Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal pembatasan operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dinilai kurang bijak oleh Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jakarta. Ketua Organda Jakarta Shafruhan Sinugan mengatakan, walaupun Basuki mendatangkan bus-bus baru, masih ada penumpang yang akan telantar di pinggiran DKI.
"DKI tetap butuh bus dari APTB karena jumlah bus yang datang tak sebanding dengan jumlah pengguna transportasi umum," katanya saat dihubungi Tempo, Minggu, 24 Mei 2015.
Gubernur Basuki mengatakan akan benar-benar membatasi operasional APTB setelah 20 bus Scania asal Swedia beroperasi Juni mendatang. Namun, kata Shafruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 2.000 bus lagi jika ingin mengakomodasi semua pengguna transportasi umum di Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI mencapai sepuluh juta jiwa. Namun hanya sekitar 20 persen penduduk (dua juta jiwa) yang menggunakan transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari. Jumlah pengguna Transjakarta rata-rata 350 ribu jiwa per hari. Pengguna KRL Jabodetabek rata-rata 700 ribu jiwa per hari. Sisanya, pengguna bus umum dan angkutan kota. Adapun pengguna APTB diperkirakan mencapai 20 ribu jiwa per hari.
Sedangkan, kata Shafruhan, 20 bus Scania dengan kapasitas 140 penumpang tak bisa serta-merta mengganti bus-bus APTB yang tak boleh masuk ke Ibu Kota. "Moda angkutan umum yang beragam tetap dibutuhkan demi mobilitas masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok mengatakan tetap memperbolehkan bus APTB memasuki pusat Kota Jakarta karena keterbatasan armada bus umum yang dimiliki Pemprov DKI. Namun, jika bus-bus Scania sudah datang Juni mendatang, pembatasan APTB hingga batas kota tak terelakkan lagi.
