Sejumlah sopir dan kernet bus antar kota antar provinsi (AKAP) melakukan aksi unjuk rasa di depan terminal Rawamangun, Jakarta Timur, 18 Maret 2015. Mereka memprotes kebijakan pemerintah untuk memindahkan sejumlah loket dan bus ke terminal terpadu pulo gebang. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Revitalisasi Terminal Rawamangun dinilai sia-sia karena konstruksinya terlalu sempit untuk bus besar. Selain kontraktor, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab soal kesalahan dalam rancang bangun terminal.
"Masak iya Dishub tak tahu gambarnya salah? Buat apa mereka sekolah?" kata Ahok kepada Tempo, Selasa, 26 Mei 2015.
Menurut Ahok, Dinas Perhubungan seharusnya punya dasar ilmu soal konstruksi bangunan, dalam hal ini terminal. Alasannya, gambar rancang bangun pertama kali dibuat oleh Dishub sebelum diberikan kepada konsultan. Ahok mempertanyakan dalih Dishub yang mengaku tak tahu apa-apa soal rancang bangun revitalisasi terminal. "Ketidaktahuan Dishub ini jadi masalah tersendiri," ujar Ahok.
Terminal Rawamangun direvitalisasi menggunakan APBD DKI 2014 dengan total nilai Rp 47 miliar. Pemprov DKI juga harus mengeluarkan dana Rp 10 miliar (sekitar 25 persen dari nilai proyek) untuk pembuatan detail engineering design (DED).
Ahok heran, dengan biaya sebesar itu, masih saja ada kesalahan estimasi pembangunan (gerbang yang sempit dan atap yang pendek) sehingga merugikan bus-bus besar. Selain itu, lajur dengan tikungan amat tajam juga sangat riskan untuk angkutan umum memutar balik di dalam terminal. Karena itu, Ahok berencana menuntut konsultan karena merugikan Pemerintah Provinsi DKI.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan dia mendapat perintah agar biro hukum menyiapkan surat tuntutan. "Substansinya berkenaan dengan konsultan yang lalai dalam rancang bangun Terminal Rawamangun," tutur Heru.
