TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin menunjukkan taring kekuasaannya. Dia menegur wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang dinilai telah melebihi kewenangan sebagai Wakil Gubernur DKI dengan mengeluarkan surat izin penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015.

Menurut Ahok, panggilan akrab Basuki, yang berhak mengeluarkan surat izin atas nama Pemerintah Provinsi Jakarta ialah Gubernur Jakarta. "Jujur saja, Wakil Gubernur telah menyalahi aturan. Dia, Wakil Gubernur, tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama pemerintah DKI," ujarnya di Balai Kota, Senin, 1 Juni 2015.

Basuki menjelaskan, jabatan dan kewenangan Djarot saat ini berbeda dengan saat dia mendampingi Gubernur Joko Widodo. "Saya dan Djarot bukan pasangan, karena saya yang melantiknya," tuturnya.

Pengangkatan wakil gubernur saat ini, kata Basuki, hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Dia itu enggak beda dengan deputi," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Basuki menuturkan tak ada koordinasi antara dia dan wakilnya ihwal penyelenggaraan PRJ 2015. Djarot, kata dia, baru mengatakan telah berkoordinasi dengannya saat meresmikan pembukaan acara itu pada Sabtu, 30 Mei 2015.

Basuki menegaskan, pada tahun depan, ihwal perizinan, tak boleh lagi ada surat atas nama pemerintah DKI yang ditandatangani Wakil Gubernur DKI.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan Pesta Rakyat Jakarta 2015 pada Sabtu pekan lalu. Pameran yang diselenggarakan di area parkir timur Senayan itu digelar selama tujuh hari, yakni 30 Mei-5 Juni 2015.

Djarot menjelaskan, dia tak pernah mengeluarkan izin kegiatan. Dia hanya menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Menurut Djarot, dia sudah menyampaikan ihwal acara itu kepada Ahok melalui surat. Dia juga sudah memberitahukannya secara verbal kepada asisten Ahok.

Menurut Djarot, Pesta Rakyat Jakarta di Senayan bukan saingan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Justru kegiatan di Senayan, kata dia, adalah pelengkap bagi mereka yang sulit datang ke Kemayoran karena menganggap harga tiketnya terlalu mahal.

"Kegiatan ini untuk masyarakat kelas menengah-bawah, rakyat. Diakomodasi dong, diberi ruang dong. Pemerintah tuh memberikan akses dan peluang bagi mereka-mereka yang kecil untuk bisa beraktivitas di situ," ujar Djarot.

Pada 2013, Gubernur Joko Widodo menyelenggarakan PRJ di Lapangan Monas. Ketika itu Jokowi marah karena Jakarta Fair yang diselenggarakan PT Jakarta International Expo di Kemayoran lebih memprioritaskan pengusaha menengah dan besar. Belum lagi tiket masuknya yang mahal.

Pada Jumat malam, 29 Mei 2015, Ahok membuka Jakarta Fair 2015. Pameran selama 38 hari ini diikuti 2.700 perusahaan dalam dan luar negeri. Direktur Pemasaran PT JIExpo Kemayoran Ralph Scheunemann menjelaskan, pihaknya menargetkan transaksi Rp 5 triliun selama pameran ini.

GANGSAR PARIKESIT