TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan telah memecat sedikitnya 50 pegawai tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah setempat dari Januari hingga Mei 2015. "Berbagai alasan yang membuat mereka diberhentikan secara tidak hormat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Reni Hendrawati, Selasa, 2 Juni 2015.
Dia menjelaskan, berbagai penyebab pegawai tersebut diberhentikan antara lain mengundurkan diri, tak masuk kerja lebih dari sebulan tanpa ada keterangan, dan kurang disiplin atau indisipliner. "Paling banyak indisipliner," ujarnya.
Dia mencontohkan, tindakan indisipliner tersebut adalah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Menurut dia, memungut biaya dari masyarakat yang sedang mengurus sesuatu tak dibenarkan. "Sanksinya tegas, bisa diberhentikan, karena telah merugikan masyarakat," ucapnya.
Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan dengan membedakan seragam antara pegawai negeri sipil dan tenaga kerja kontrak. TKK, tutur dia, seragamnya berwarna krem. "Masyarakat bisa membedakan. Jika ada temuan pelanggaran, dapat melaporkan," kata Reni.
Dia menambahkan, untuk urusan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pihaknya tak main-main. Menurut dia, BKD akan menindak tegas setiap pegawai yang melakukan pelanggaran, baik urusan kedisiplinan maupun etik. "Kami berpatokan kepada undang-udang dan peraturan yang ada," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, jumlah pegawai kontrak di wilayah setempat mencapai 5.300. Gaji TKK di Kota Bekasi mencapai Rp 1 juta lebih setiap bulan yang dibayarkan per tanggal 1.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Lilik Haryoso, mendukung langkah pemerintah setempat, yang menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran. "Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih," tutur Lilik.
ADI WARSONO
Berita terkait
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
22 jam lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
1 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
3 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
4 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
9 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
10 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca SelengkapnyaKapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
19 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
Baca SelengkapnyaPNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
21 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Baca SelengkapnyaGaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
29 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
30 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya