Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menghadiri pencanangan HUT DKI Jakarta di Plaza Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, 31 Mei 2015. Tema HUT DKI Jakarta ke-488 adalah Jakarta: Modern, Kreatif, dan Berbudaya. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama awalnya mengaku tak tahu soal Pesta Rakyat Jakarta 2015 yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Padahal, panitia mengantongi surat izin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.
Belakangan, Ahok, sapaan Basuki, membela wakilnya ini. Ahok mengatakan soal PRJ Senayan tak perlu diperpanjang lagi. Alasannya, memang terjadi kesalahpahaman dalam hal koordinasi keduanya.
"Pak Djarot pikir PRJ Senayan bukan lahan DKI," kata Ahok kepada Tempo, Rabu, 3 Juni 2015.
Karena itu, kata Ahok, awalnya Djarot hanya ingin memberikan dukungan. Tapi, hal tersebut menjadi salah kaprah karena acara tersebut diadakan di wilayah DKI sehingga dianggap pemerintah provinsi memberikan izin langsung untuk mengadakan acara.
Padahal, kata Ahok, izin lahan merupakan wewenang pihak Gelora Bung Karno. Pemerintah provinsi DKI tak ada urusannya dengan perizinan karena pihak penyelenggara dan dananya bukan berasal dari APBD.
Sebelumnya, penyelenggara acara PT Pradana Grasindo Convex mengatakan dirinya telah mendapat izin dari pemerintah provinsi DKI melalui surat tertulis. Dalam surat itu, tertulis hal dari surat adalah Dukungan Pelaksanaan Acara Pesta Rakyat Jakarta 2015. Isi surat menyampaikan bahwa pemerintah provinsi DKI menyambut baik acara itu dan mendukung peran serta panitia dalam menyukseskan dan memeriahkan HUT Jakarta ke-488. Surat itu ditandatangani oleh Djarot.
Pihak penyelenggara pernah melakukan pemaparan di depan Djarot terkait dengan acara itu. Acara itu akan menyertakan para pelaku usaha kecil mikro dan menengah yang memiliki standar produk berkualitas. Karenanya, Djarot mendukung acara ini.
Surat ini tertanggal 13 April 2015. Di bawahnya pun disebutkan bahwa surat ini sudah ditembuskan ke gubernur DKI, sekretaris daerah DKI, asisten administrasi dan keuangan sekda DKI, asisten perekonomian sekda DKI, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta.
