TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan peningkatan kesejahteraan warga Ibu Kota merupakan prioritas utama pemerintahannya. Salah satu caranya dengan menyediakan hunian bagi masyarakat kelas bawah.

"Orang miskin akan berdaya jika memiliki rumah dan tempat usaha," kata Ahok dalam pembukaan New Cities Summit 2015 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.

Ahok menjelaskan, hunian itu berkonsep rumah susun sederhana sewa terpadu yang meniru kawasan hunian terintegrasi berupa pusat perbelanjaan dan apartemen yang dibangun oleh perusahaan pengembang. Menara rumah susun terdiri atas pasar dan kios di lantai bawah dan hunian di bagian atasnya.

Tujuannya, memberdayakan penghuni rumah susun agar bisa berwiraswasta. Biro Hukum Pemerintah Daerah DKI Jakarta tengah menyusun dasar hukum pembangunan rumah susun tersebut. Ahok berujar dasar hukum pembangunan hunian vertikal dengan konsep integrasi hanya ditujukan bagi perusahaan pengembang.

Sistem sewa, menurut Ahok, membuat penghuni lama bisa pindah dari unitnya jika perekonomiannya membaik dan mampu membeli rumah. Unit yang mereka tinggalkan tersebut akan ditempati oleh penduduk DKI yang masih tinggal di permukiman liar.

Menurut Ahok, cara ini lebih bermanfaat ketimbang memberikan subsidi berupa uang yang berpotensi membuat warga miskin semakin malas. "Subsidi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi itu tempat usaha, bukan bagi-bagi uang," ujar Ahok.

Hingga akhir 2016, Ahok mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta akan membangun 12 rumah susun sederhana sewa terpadu. Penghuni membayar harga sewa berkisar Rp 5-15 ribu setiap hari sebagai iuran pemeliharaan lingkungan.

Lokasi rumah susun itu di antaranya terletak di Pasar Rumput dan Pasar Minggu di Jakarta Selatan, Pasar Sunter di Jakarta Utara, Pasar Cempaka Putih di Jakarta Timur, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol di Jakarta Barat. "Kami benahi masalah regulasinya dulu," katanya.

LINDA HAIRANI