Di Tangerang Dana Warga Miskin Dikentit

Reporter

Editor

Kamis, 6 Oktober 2005 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang:Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim memerintahkan pengurus RT dan RW mengembalikan uang yang dipotong dari dana subsidi BBM Rp 300 ribu/3 bulan yang telah dibagikan kepada warga miskin. "Kalau perlu pengurus RT/RW yang melakukanpemotongan itu dilaporkan polisi, kenapa masih tegamemotong dana untuk kaum miskin,"kata Wali KotaWahidin disela-sela rapat rutin terbatas Kamis,(6/10) di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.Pernyataan Wahidin itu terkait dengan dilakukannyapemotongan Rp 50 ribu oleh seorang ketua RW dan RTdi Kampung Pabuaran Betung, Kelurahan Cikokol, KotaTangerang. Para warga miskin mengaku telah memgambil bantuansubsidi itu secara ramai-ramai ke kantor pos besar dijalan Daan Mogot pada Rabu, (5/10). Namun setelah menerima uang tunai, pihak RW memotong Rp 50 ribu dengan dalih untuk biaya transportasi. "Ya saya cuma terima Rp 250 ribu, karena ada pemotongan. Katanya sih untukadministrasi,"kata Darsi warga RT 03 RW 13.Nasib yang sama juga dialami oleh puluhan warga lainmencapai 84 orang. Namun mereka hanya bisa menggerutu saja. Uang yang telah diterima para kaum miskin itu selain dipergunakan untuk kepentingan menyambut lebaran juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, sebanyak 374 warga Kelurahan Ciokokol telah mengambil dana subsidi BBM itu secara langsung ke kantor pos besar dipotong Ketua RW-nya. Namun Mahtub, sang Ketua RW membantah. Menurutnya uang itu diberikan sukarela bukan wajib. "Ya, biasalah itu uang sukarela warga karena merasa ditolong RW/RT-nya uang itu untuk menyewa angkutan untuk mengangkut mereka mengambil uang ke kantor pos, tapi besarannya ada yang Rp 20 ribu"kata Mahtub.Ayu Cipta

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya