TEMPO.CO , Jakarta: Komplotan penipu dengan mencatut nama pejabat ditangkap oleh Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka adalah komplotan lama yang berasal dari Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Khrisna Murti mengatakan komplotan ini kerap beraksi di Jakarta. "Ini pelaku tahunan dan beberapa adalah DPO," kata Khrisna di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015.
Mereka bekerja secara terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok. "Ada yang bertugas mengurus rekening, ada yang bertugas menyiapkan dokumen palsu," kata Khrisna. Polisi bisa menangkap sebagian dari orang-orang yang melakukan penipuan ini.
Empat orang pelaku yang menyiapkan rekening dan mengambil uang yang ditransfer korban adalah AA, 33 tahun, AM (35), RA (28) dan AR (37). Empat orang lainnya bertugas membuat kartu identitas palsu, yaitu HP, 31 tahun, YR (26), DA (20) dan DM (26).
Komplotan ini melakukan penipuan dengan menghubungi korbannya dan mengaku sebagai pejabat. Pelaku meminta korban mengirimkan sejumlah uang dengan alasan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Korban mengirimkan uang tersebut dan pelaku mendapat keuntungan tersebut. Para pelaku yang ditangkap mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 120 ribu-400 ribu dari setiap kejahatan yang dilakukannya.
Sudah ada puluhan pejabat yang namanya dicatut oleh komplotan ini. Di antaranya adalah eks Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih (almarhum), Sekretaris Kabinet Presiden Andi Widjajanto, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito, Bupati Penajam Andi Harahap, Bupati Bulungan Budiman Arifin, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara, Bupati Tasikmalaya Ruzhanul Ulum, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono, anggota Partai Golkar Zainudin Amali, anggota DPR dari Partai Golkar Azis Syamsuddin, anggota DPR dari Partai Demokrat Didi Irawadi, anggota DPR dari PPP Romy Romahurmuzy, anggota DPRD Sampang Rahmat Hidayat, Sekretaris Kabinet Presiden Dipo Alam, Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ukus Kuswara, serta Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lawang Kidul Heri Chandra, Mumddin Yasin, dan Anthony Rasyid.
Menurut Khrisna, banyak korban yang tak melaporkan setelah mengirimkan uang sehingga tak diketahui kejahatan ini. Kejahatan ini terungkap setelah ada Bendahara Direktorat Sabhara yang diminta mengirimkan uang oleh Direktur Sabhara Ahmad Subarkah. Padahal, hal seperti itu tak ada.
NINIS CHAIRUNNISA
