Polisi berdiri merazia taksi Uber, di Orly, Paris, Prancis, 15 Desember 2014. Seperti sopir taksi lainnya di kota-kota besar di seluruh dunia, sopir taksi Paris sudah muak dengan persaingan tidak adil dari layanan taksi smartphone Uber, hal ini pernah terjadi di Jakarta, beberapa waktu lalu ketika Basuki Tjahaja Purnama `Ahok` melarang layanan taksi Uber yang dianggap ilegal dan tidak aman. Stephane De Sakutin/AFP/Getty Images
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan pengelola taksi Uber tetap melanggar aturan. Menurut dia, walaupun pihak Uber mengatakan Uber menjual teknologi bukan angkutan umum, taksi Uber dianggap melanggar aturan transportasi di Ibu Kota.
"Kalau menurut Undang-Undang ya taksi Uber harus terdaftar," tuturnya di Stasiun Gondangdia, Ahad, 21 Juni 2015. Ahok, sapaan akrab Basuki menjelaskan, jika hingga saat ini taksi Uber belum terdaftar di DKI. "Anda, Uber, tak boleh dong melanggar Undang-Undang negara ini," ucapnya.
Sebelumnya, kepolisian dan petugas Organda menjebak taksi Uber dengan berpura-pura memesan kemudian menggiringnya ke Markas Kepolisian Metro Jaya. Lima taksi Uber yang ditangkap itu berjenis Toyota Avanza, yakni Toyota Avanza silver B-1455-KRC, Toyota Avanza hitam B-1368-PDA, Toyota Avanza hitam B-1020-SOY, Toyota Avanza hitam B-1836-SYG, dan Toyota Avanza hitam B-1855-TYF.
Ahok mencontohkan beroperasinya taksi Uber yang memanfaatkan teknologi sama seperti orang pintar yang memanfaatkan teknologi untuk mencuri uang di ATM. "Misalkan saya orang pintar dan mencuri uang anda di ATM dengan alasan teknologi, kan juga tidak bisa," tuturnya.
Kendati telah bertemu dengan perwakilan pengelola Taksi Uber regional Asia Tenggara, Ahok tetap meminta Taksi Uber mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi di DKI. "Anda harus urus izin. Gak bisa gelap-gelapan gitu," tuturnya.
