Anggota Komisi XI, Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi. TEMPO/Abdi Purmono
TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi, menyatakan hasil audit lembaganya terhadap laporan keuangan DKI Jakarta sudah final.
Achsanul menolak mengomentari pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengkritik standar audit BPK. "Pokoknya hasil audit BPK sudah final dan tidak bisa berubah-ubah," katanya saat dihubungi, Selasa, 7 Juli 2015.
Achsanul menyatakan BPK tidak memiliki standar yang berbeda dalam mengaudit keuangan daerah. Semua daerah pasti diperiksa keuangannya menggunakan metode, cara, dan standar yang seragam. "Jadi tidak ada perbedaan apa pun," katanya.
Dia juga menolak merespons kritik Ahok perihal pola kerja BPK. Menurut dia, menanggapi pernyataan Ahok akan membuatnya masuk ke ranah politik, yang terlarang bagi anggota BPK. "Saya tidak mau masuk ke politik, apalagi menanggapi komentar Ahok," katanya.
Ahok tak terima Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan 2014. Salah satu hasil pemeriksaan yang dinilai aneh yakni harga pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang disebut kemahalan, yakni Rp 191 miliar.
Padahal, menurut Ahok, pemerintah DKI sudah membeli dengan harga yang murah atau sesuai dengan nilai jual obyek pajak. Sedangkan BPK menghendaki pembelian lahan itu menggunakan model taksiran harga (appraisal). Prosedur pembelian itu yang dianggap sebagai temuan oleh BPK.
Menurut Ahok, penilaian BPK tak adil. Sebab tak ada standar yang jelas dari lembaga tersebut dalam menerapkan proses audit anggaran. Ahok menyebutkan banyak daerah yang pengelolaan anggarannya tak transparan tapi justru memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Daerah yang dapat predikat WTP itu banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara,” kata Ahok.
Adapun BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Temuan yang bernilai Rp 2,16 triliun itu terdiri atas program yang terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun. Lalu kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3,04 miliar.
