TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan warga Kampung Pulo yang didampingi Komunitas Ciliwung Merdeka dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuahkan hasil. Menurut Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, warga mengapresiasi skema baru ganti untung tanah yang diajukan Ahok, sapaan Basuki.
Menurut Sandyawan, skema baru itu dianggap lebih menguntungkan dibanding ganti untung yang diberikan dalam bentuk uang tunai. "Kami menyepakati opsi itu, dan warga RW 01 dan 03 bersedia pindah untuk sementara waktu," katanya setelah bertemu Ahok di Balai Kota, Selasa, 4 Agustus 2015.
Sebelumnya, Ahok menawarkan pilihan ganti untung dengan mengkonversi luas tanah yang dimiliki menjadi 1,5 kali luas unit rumah susun. Misalnya, seorang warga punya tanah seluas 100 meter persegi. Maka ganti untung yang berhak diperoleh warga ialah 150 meter persegi. Bila satu unit rumah susun luasnya 30 meter persegi, warga tersebut berhak mendapat lima unit rusun.
Sandyawan menambahkan, Komunitas Ciliwung Merdeka juga menawarkan kepada pemerintah DKI rancangan membangun kampung susun di bantaran sungai. Bangunan itu bakal berdiri di area seluas 8 hektare. "Kampung ini bakal menjadi pusat perkembangan kebudayaan masyarakat Jakarta," dia menjelaskan.
Dia juga mengatakan pemerintah DKI sudah tak punya peluang lagi memberi ganti untung kepada warga Kampung Pulo berdasarkan skema yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian santunan bagi pemilik tanah garapan. Peraturan itu menyebutkan warga yang menempati tanah garapan memperoleh santunan dengan penghitungan 25 persen x nilai jual obyek pajak x luas tanah. "Peraturan itu bisa digugat karena hanya memberikan kompensasi bagi pemegang sertifikat tanah," ujar Sandyawan.
RAYMUNDUS RIKANG
Berita terkait
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
1 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
3 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
13 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
15 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
16 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
22 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
24 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
32 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
32 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
33 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya