TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tak sepeser pun uang diberikan pada warga Kampung Pulo di bantaran Kali Ciliwung untuk proyek relokasi. Itu artinya, kata dia, warga Kampung Pulo jangan berharap menerima uang ganti untung atas tanah dan bangunan yang akan digusur Pemerintah Provinsi DKI.
Ahok--sapaan Basuki--menjelaskan, kebijakan itu menyusul kesepakatan antara perwakilan warga dan Pemprov DKI soal relokasi. “Tak ada uang belas kasihan, karena sebagian besar warga sepakat pindah,” ujarnya di Balai Kota, Rabu, 5 Agustus 2015.
Dia mengakui pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara. Dalam aturan itu, warga Kampung Pulo berhak memperoleh ganti untung senilai 25 persen x nilai jual obyek pajak x luas tanah. Sayangnya, aturan itu gugur lantaran ada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam aturan itu, tutur Ahok, bila 75 persen warga sepakat direlokasi, yang lain harus ikut. “Kalau ada yang masih menolak, akan tetap kami gusur,” katanya.
Beda cerita bila ada warga Kampung Pulo yang datang kepada Pemprov DKI seraya menunjukkan sertifikat tanah resmi. Warga itu berhak mendapat rumah susun seluas 1,5 kali tanahnya semula. “Buktinya tak ada yang punya sertifikat dan hanya menunjukkan akta jual-beli kepada saya,” ucap Ahok.
Dia menyebut Pemprov DKI sudah sangat adil dalam memutuskan kebijakan tersebut. Sebab, sudah ada rumah susun di Jatinegara Barat, Jakarta Timur, yang disediakan pemerintah bagi warga terdampak normalisasi. “Rusun itu sekelas apartemen, dan kami subsidi biaya pengelolaannya,” ujar Ahok.
RAYMUNDUS RIKANG
Berita terkait
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
2 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
4 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
14 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
15 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca Selengkapnya63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
17 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
23 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
25 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
33 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
33 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
34 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya