TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Kotamadya (Pemkot) Jakarta Utara menawarkan proyek pembangunan saluran Banjir Kanal Timur (BKT) yang direncanakan pemerintah pusat dan Pemda DKI, dimulai dari arah laut (utara) atau dari daerah Marunda. Hal ini dikemukakan Walikotamadya Jakarta Utara, Soebagyo, kepada Tempo News Room di sela acara Seminar terbuka Perkuatan Kelembagaan Komunitas di Bidang Penataan Ruang di kelurahan Rawa badak, Jakarta utara, Sabtu (11/1). Penawaran itu, kata Soebagyo, atas dasar pertimbangan lahan yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut jauh lebih sedikit dibanding wilayah lain sehingga akan mempercepat proses pembangunan saluran pengendali banjir Jakarta tersebut. Penduduk yang akan dipindahkan juga jauh lebih sedikit, karena kita tidak perlu membebaskan lahan terlalu besar, ujarnya. Sedikitnya lahan yang harus dibebaskan karena daerah yang akan dilalui saluran BKT di wilayah Jakarta Utara sebagian besar lahannya milik Kawasan Berikat Nusantara (KBN) milik negara. Kalau sebagian besar lahannya memang sudah milik negara kan, nanti tinggal hitung-hitung antara pemerintah pusat dan Pemda DKI, katanya. Sebagaimana diketahui, megaproyek saluran Banjir Kanal Timur direncanakan akan dibangun sepanjang 23,6 kilometer dan akan melintasi 13 kelurahan. Dari sepanjang 23 km itu enam kilometer-nya melintasi wilayah Jakarta Utara. Saluran BKT yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 17 triliun ini merupakan bagian proyek penanggulangan banjir pemerintah pusat secara makro di wilayah Jabotabek yang menelan biaya sekitar Rp.20 triliun. Hingga saat ini pemerintah pusat belum memenuhi janjinya untuk mengucurkan dana Rp.1 triliun sampai Rp.2 triliun pertahunnya, namuan melalui Menkimpraswil Soenarno belum lama ini pemerintah telah menegaskan kembali komitmennya. Disebutkan, berdasarkan perhitungan terakhir, dana untuk mengendalikan banjir Jakarta secara makro diperkirakan mencapai Rp 19,08 triliun. Komitmen itu akan dilaksanakan secara bertahap: jangka pendek (tahun 2002) sebesar Rp 760 milyar, jangka menengah (2003-2004) Rp 4,35 triliun, dan jangka panjang (2005-2015) sekitar Rp 14 triliun. Gubernur DKI Sutiyoso juga menegaskan kembali bahwa Jakarta belum akan terbebas dari banjir jika saluran BKT ini belum juga dibangun. Saluran banjir kanal timur ini mutlak harus dibangun, dan itu harus dikerjakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, kata Sutiyoso saat hadir dalam acara silaturahmi dengan petugas kebersihan se-Jakarta di gelora Bung Karno Senayan, Sabtu (11/1) siang. (dimas adityo)