TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana kenaikan dana kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya di Provinsi DKI Jakarta untuk periode APBD 2006 dinilai tidak akan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan guru dan PNS.Rencana kenaikan dana kesejahteraan itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebesar Rp 1 juta. Ini berarti dana kesejahteraan untuk guru yang saat ini sebesar Rp 1 juta akan naik menjadi Rp 2 juta, sedangkan untuk PNS lainnya dari Rp 700 ribu akan menjadi Rp 1,7 juta.Misalnya, Irianto, 35 tahun, seorang kepala sub baguian di Pemkot Jakarta Barat menyatakan kenaikan dana kesejahteraan yang rencananya akan dilakukan bulan Januari 2006 nanti tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai PNS Golongan III/b yang sudah mengabdi selama 10 tahun, Irianto menerima gaji pokok Rp 1.030.000,- ditambah tunjangan keluarga, beras, transpor, jumlahnya menjadi Rp 1,3 juta setelah dipotong Pajak PPH 15 persen.Selain itu, ia juga menerima dana kesejahteraan Rp 700 ribu, dipotong pajak 15 persen, sehingga bagian yang diterima sebesar Rp 495 ribu. Terkadang, ia juga menerima uang honor apabila bagiannya mengadakan suatu kegiatan. Honor itu sebesar Rp 200 ribu. "Total yang saya terima satu bulan Rp 1,995 juta,"katanya.Padahal, pengeluaran yang dikeluarkannya selama sebulan lebih dari gaji yang ia peroleh. Irianto pun menyebutkan,anggaran lebih dari Rp 2 juta, yaitu untuk belanja kebutuhan pokok, dan uang jajan anak-anak satu bulannya mencapi Rp 1,5 juta, uang transpor Rp 240 ribu, uang sekolah 3 orang anaknya Rp 100 ribu, uang listrik Rp 150 ribu, uang telepon Rp 100 ribu. Pengeluaran itu masih ditambah dengan uang cicilan rumah Rp 135 ribu per bulan. "Itu setelah saya menghilangkan pos-pos lainnya seperti biaya ojek dari rumah ke halte, biaya pembantu, dan biaya rehabilitasi anak ketiga saya yang agak terhambat pertumbuhannya,"katanya.Menurut Irianto, kebijakan kenaikan kesejahteraan untuk PNS di Pemkot Jakarta Barat akan menghilangkan atau mengurangi uang honorer yang mereka terima setiap bulan. "Jadi sama saja,"katanya.Senada dengan Irianto, Maryati, guru senior di salah satu SD di daerah Meruya menyatakan, rencana kenaikan tunjangan kesejahteraan tidak akan berpengaruh sama sekali dengan peningkatan kesejahteraan orang. "Orang naiknya Rp 1 juta, nanti kebutuhan hidup naiknya bisa lebih,"katanya. Sebagai PNS golongan IV/a, Maryati menerima gaji pokok Rp 1,5 juta ditambah dengan uang kesejahteraan sebesar Rp 1 juta. "Setelah dipotong PPH 15 persen, saya paling hanya menerima Rp 2,3 juta,"katanya.Evi Flamboyan