Warga mengambil sisa-sisa bangunan setelah rumahnya digusur di Kampung Pulo, Jakarta, 21 Agustus 2015. Penggusuran kampung pulo pagi ini aman dan tertib setelah sempat terjadi kerusuhan kemarin.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian bertindak antisipatif mencegah meluasnya kemarahan warga Kampung Pulo, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Kamis malam, 20 Agustus 2015, Tito bertemu dengan pimpinan organisasi Islam, salah satunya Front Pembela Islam (FPI). Selama ini FPI bersuara paling lantang menentang kepemimpinan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Mereka memohon untuk tidak meratakan dua makam tokoh ormas Islam yang berada di lokasi penggusuran," kata Tito pada wartawan usai salat Jumat, 21 Agustus 2015 di Masjid At-Tawwabin di Kampung Pulo. Dia sudah memerintahkan anak buahnya menjaga makam itu dan menjamin tidak akan digusur.
Permohonan kedua, musala yang berada di lokasi penggusuran tidak dirubuhkan atau digusur. Tito juga telah memerintahkan polisi menjaga dan menjamin tak akan menggusur tempat ibadah ini. "Sampai hari ini, musalanya masih ada. Saya kemarin sempat salat di situ," kata dia.
Permintaan ketiga, warga yang tidak memiliki surat tetapi sudah puluhan tahun menetap di daerah tersebut diakomodir ke rumah susun. "Untuk itu harus dilakukan pendataan yang benar," kata dia.
Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan organisasi Islam di Jakarta Timur. "Mereka sampaikan akan bekerja sama untuk boyongan bersama," kata dia. Ia optimistis tidak ada kerusuhan susulan dalam penertiban Kampung Pulo.
Kamis pagi, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memerintahkan Satpol PP merobohkan rumah warga yang telah ditempati sejak tahun 1970-an di Kampung Pulo.
Padahal, saat itu tengah terjadi musyawarah antara utusan warga dengan Kapolres Jakarta Timur. Perintah Bambang membuat ratusan warga marah dan melakukan perlawanan. Mereka membakar satu unit kendaraan alat berat, backhoe.
Pemerintah melakukan penertiban terhadap warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Ada 917 keluarga yang harus direlokasi ke rumah susun Jatinegara Barat yang berkapasitas 518 unit.
DINI PRAMITA | RAYMUNDUS RIKANG | MAYA NAWANGWULAN
