TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja Pertanahan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Arteria Dahlan, menyayangkan terjadinya bentrok di proses penggusuran pemukiman Kampung Pulo. Menurut dia, semestinya bentrok itu tidak terjadi bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan pendekatan yang tepat. "Niat Gubernur memang baik, tapi pendekatan di lapangan kurang tepat," kata politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Sabtu 22 Agustus 2015.

Arteria menyatakan mendukung upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan upaya pencegahan banjir dengan menata ulang hunian warga di bantara kali Ciliwung, seperti di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Namun, semestinya Ahok bisa melakukan pendekatan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan bentrokan antara warga dengan aparat hingga jatuh korban luka.

Menurut Arteria, Ahok seharusnya memahami bahwa warga Kampung Pulo sedang dalam kondisi psikologi yang tak baik. "Kenyataan bahwa hunian mereka akan dibongkar dan belum selesainya relokasi ke Rusunawa membawa beban psikologi tersendiri," ujarnya. Karena itu Arteria menilai bahwa langkah Pemerintah DKI Jakarta dalam pembongkaran Kampung Pulo itu belum mencerminkan semangat perlindungan negara terhadap warganya. "Cara Pemerintah DKI jauh dari unsur pendekatan yang melindungi dan mengupayakan kesejahteraan warga."

Karena itu Arteria berharap selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta memiliki paradigma dan cara baru untuk merelokasi warga tanpa diiringi bentrokan. Sehingga konflik warga dengan aparat di Kampung Pulo menjadi peristiwa terakhir dalam rangka penertiban hunian di daerah aliran sungai. "Kami juga menunggu gebrakan Gubernur Ahok untuk membongkar daerah resapan yang ternyata telah dijadikan perumahan elit dan peruntukannya berubah," ujarnya.

RAYMUNDUS RIKANG