Suasana pengerjaan proyek pembangunan stasiun MRT di Senayan, Jakarta, 30 Juli 2015. Dalam MRT tahap 1 ini terdiri dari 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan soal rencana penyertaan modal pemerintah DKI Jakarta untuk badan usaha milik daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 berlangsung alot. Rapat yang digelar Badan Anggaran DPRD itu menguliti pertanggungjawaban penyertaan modal tahun sebelumnya yang diberikan kepada BUMD, terutama PT MRT Jakarta.
PT MRT mengajukan suntikan modal sebesar Rp 149 miliar. Selain itu, perseroan direncanakan memperoleh penerusan pinjaman dari pemerintah Jepang sebesar Rp 2,2 triliun untuk kegiatan operasional tahun depan. ( Lihat videoPerjalanan Proyek Kereta Ringan )
Direktur Keuangan PT MRT Tugiyat menjelaskan, penyertaan modal dari APBD akan digunakan untuk kegiatan non-konstruksi. Adapun pinjaman dari Negeri Sakura bakal dibelanjakan sepenuhnya untuk membangun konstruksi. "Suntikan modal dari APBD akan kami gunakan untuk kegiatan operasional kantor," katanya di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin, 14 September 2015.
Namun Dewan buru-buru mencecar Tugiyat dengan meminta pertanggungjawaban penyertaan modal tahun sebelumnya. Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan mengatakan laporan keuangan tahun lalu bakal menjadi acuan Dewan untuk menyetujui penyertaan modal PT MRT tahun depan. "Kalau perencanaan keuangan tak baik, kami sulit menyetujui," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus meminta laporan keuangan terdahulu sebagai bukti PT MRT transparan mengelola modal yang diberikan pemerintah. Menurut dia, tak elok bila perusahaan daerah menumpuk uang di bank tapi tak bisa membelanjakannya untuk kegiatan operasional. "Misalnya uang itu disimpan di bank, lalu bunga depositonya lari ke mana juga harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
