Aktivitas bongkar muat container di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat, di antaranya dengan mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan, perbaikan TIK, dan penyederhanaan perizinan dari 124 izin di 20 kementerian dan lembaga menjadi 20 izin. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak PT Pelindo II dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk bergabung membuat pelabuhan di Jakarta dari lima pulau reklamasi. Kelima pulau tersebut adalah Pulau N milik Pelindo II; Pulau O, P, dan Q milik Pemprov DKI Jakarta; serta Pulau M milik Ancol.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ide kerja sama tersebut muncul setelah ia mengadakan kunjungan kerja ke Rotterdam yang juga diikuti oleh Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino. Ahok, sapaan akrab Basuki, berencana membuat pelabuhan Jakarta dengan konsep yang sama dengan Port of Rotterdam. "Nah, kenapa enggak kita gunakan Pulau M, N, O, P, Q hasil reklamasi menjadi Port of Jakarta?" katanya di Balai Kota, Jumat, 25 September 2015.
Selain bekerja sama dengan dua perusahaan tersebut, Ahok juga mengajak perusahaan yang mengelola Port of Rotterdam untuk turut menyuntik saham dalam proyek ini. "Kita bisa lebih efisien," katanya. Saat ini pemerintah baru bekerja sama sebagai strategic partner.
Untuk mewujudkan ide tersebut, Ahok ingin PT Kawasan Berikat Nusantara yang menguasai logistik di pelabuhan mau berbagi saham. PT KBN saat ini memiliki saham sebanyak 70 persen sementara pemerintah provinsi hanya 20 persen. Ahok berencana menaikkan saham dan menyerahkannya kepada PT Jakarta Propertindo. "PT KBN kenapa enggak diserahkan ke Pelindo II gitu lalu ke Jakpro. Jadi kami punya 50:50," katanya.
Ahok berharap Port of Jakarta dapat menyerupai Port of Rotterdam yang memiliki sistem logistik terbaik serta menjadi pelabuhan penting di Eropa. "Nah, Port of Jakarta juga nanti bisa jadi heart-nya Asia," kata Ahok.
