Ahok: BPK Minta Tambah Waktu Investigasi RS Sumber Waras

Reporter

Rabu, 28 Oktober 2015 13:49 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan tengah melakukan audit investigasi terhadap pembelian tanah seluas 3,6 hektare milik Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan investigasi BPK belum kelar meski sudah berlangsung selama 40 hari. "Mereka minta tambahan waktu 20 hari lagi," katanya di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2015.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengatakan penambahan waktu audit investigasi ini mengindikasi temuan BPK soal Sumber Waras lemah. "Kalau temuannya benar, cukup 30 hari saja," ujar Ahok.

Heru juga menganggap tambahan waktu selama 20 hari terlalu lama karena audit investigasinya menjadi 60 hari. Meski begitu, ia mempersilakan BPK. "Biarin, terserah mereka. Mau 200 hari juga enggak apa-apa," ucapnya.

Tapi Heru berharap BPK melakukan auditnya dengan benar, bukan mencari kesalahan pemerintah Jakarta. "Kalau untuk perbaikan sih tidak masalah," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Adapun Panitia Khusus aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta hari ini bertemu dengan BPK perwakilan Jakarta. Pertemuan itu membahas dan menyerahkan hasil kerja Pansus ke BPK. "Kita lihat saja hasilnya apa," kata Kepala Inspektorat Lasro Marbun.

Anggota Pansus DPRD, Prabowo Soenirman, mengatakan tak ada pembahasan khusus dalam pertemuan Dewan dan BPK Jakarta itu. "Kami semua menunggu hasil audit investigasi," ucapnya.

Pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 miliar pada 2014 dipersoalkan BPK. Menurut BPK, pembelian tanah itu telah merugikan daerah sekitar Rp 181 miliar karena dibeli dengan harga yang lebih tinggi dibanding ketika PT Ciputra Karya Utama berniat membelinya pada 2013.

Ahok menganggap BPK keliru karena pembelian Sumber Waras oleh pemerintah dibandingkan dengan rencana pembelian Ciputra pada 2013. Menurut dia, harga tanah pada 2013 berbeda dengan 2014. "Sudah meningkat."

ERWAN HERMAWAN

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

4 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

39 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

39 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

39 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya