TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan ada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang secara terang-terangan menyerang dirinya serta adiknya, Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Belitung Timur. "Saya berani katakan, ada oknum BPK tendensius nyerang saya dan adik saya," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin, 2 November 2015.

Menurut Ahok pada Juli lalu, kasus yang menimpa adiknya tersebut terjadi juga pada tahun ini. Kala itu, BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dituangkan dalam buku tebal. Tetapi kemudian BPK mengubahnya menjadi Tidak Wajar terhadap hasil audit APBD Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2014 tersebut. "Ada indikasinya. Boleh enggak itu diaudit ulang? Enggak ada," kata Ahok.

Ahok berujar, dirinya telah memiliki bukti oknum tersebut memang mengincar Ahok serta adiknya. "Ada suratnya. Kita punya videonya lengkap dia tukar buku itu. Laporan dia yang September terbit, dari WDP jadi Tidak Wajar. Tapi saat itu, tukar bukunya cuma buku satu, buku dua, dan buku tiga enggak ditukar," kata Ahok. Padahal, menurut Ahok, untuk bisa membuat buku satu, harus dibuat buku tiga dan buku dua terlebih dahulu. "Tiga dulu, dua dulu, baru satu. Jadi secara prinsip audit, udah enggak betul," kata Ahok.

Ahok mengaku sudah mengirim surat kepada Mahkamah Etik BPK RI. Dirinya ingin membuktikan dugaan adanya pelanggaran audit BPK terhadap kasus pembelian RS Sumber Waras dalam laporan hasil pemeriksaan yang dibuat BPK. "Enggak dipanggil, enggak diproses, tapi yang punya adik saya diproses. Terus dia bilang sama adik saya, diem-diem lah enggak usah ngomong kayak abang kamu gitu loh. Nah, saya pikir ya sudah," ujar Ahok.

Ahok menambahkan, selama ini adiknya memang diam dan tidak membeberkan hal tersebut kepada media. "Cuma saya punya bukti, ada fotokopi, faks, semua lengkap. Makanya saya katakan ada oknum di BPK tendensius dan ada main politik. Saya akan buktikan kenapa dia ngincar kita seperti itu," kata Ahok.

Saat ini, Ahok menghadapi masalah terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dianggap BPK merugikan pemerintah sekitar Rp 181 miliar. Ahok sendiri yakin tidak ada sesuatu yang salah dalam pembelian lahan proyek Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare pada 2014 tersebut. Ahok mengaku telah membeli tanah sejumlah Rp 755 miliar sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak. Bahkan, harganya berada di bawah taksiran harga yang diberikan tim appraisal.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Suap Dokter=40 % Harga Obat: Ditawari Naik Haji hingga PSK
Terkuak, 40% dari Harga Obat Buat Menyuap Dokter