Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri), bersama Kapolda Metro Jaya, dan Ketua Komnas HAM menekan tombol alarm sebagai tanda peluncuran program Pengarusutamaan HAM dalam Pelayanan Publik di Markas Polres Jakarta Utara, 2 November 2015. TEMPO/Diko Oktara
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurcholis mengatakan polisi paling sering dilaporkan melanggar hak asasi manusia oleh masyarakat ke lembaganya dalam lima tahun terakhir. "Data ini tak bisa direkayasa karena bersumber dari laporan masyarakat," ucap Nurcholis saat menghadiri peluncuran Pengarusutamaan HAM dalam Pelayanan Publik di pelataran Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara pada Senin, 2 November 2015.
Menurut Nurcholis, hal ini merupakan konsekuensi reformasi setelah polisi pisah dari TNI. Saat Orde Baru, TNI dan pemerintah pusat paling sering diadukan karena kekuasaan bersifat sentralistis.
Setelah reformasi 1998, polisi berpisah dari TNI dan menangani keamanan masyarakat. Desentralisasi kekuasaan juga membuat pemerintah daerah paling sering dilaporkan. “Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan, harus dicari jalan keluar," ujar Nurcholis.
Karena itu, ia gembira dengan peluncuran program oleh Polres Metro Jakarta Utara tersebut. Komisi menginginkan adanya komitmen penegakan hak asasi dari kepolisian. "Prinsip penegakan HAM-nya harus tetap dilakukan dengan transparan dan akuntabel," tuturnya.
Nurcholis menjelaskan, Komisi menginginkan sistem pengawasan internal terhadap kerja polisi. Selain itu, Nurcholis menegaskan, pihak kepolisian harus meningkatkan sistem pendidikan lembaganya agar dapat meminimalkan tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi.
Kepala Polres Jakarta Utara Komisaris Besar Suetio Cahyadi mengatakan program tersebut merupakan pembekalan kepada anak buahnya dalam bekerja. Selama ini, ucap dia, ada daerah abu-abu yang membuat polisi ragu bertindak meski dibolehkan melakukan kekerasan untuk perlindungan. “Tugas kami selalu menyerempet soal hak asasi,” ujarnya. (Baca: Kapolda Metro Jaya: Polisi Melanggar HAM Itu Boleh)
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
15 hari lalu
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.