TEMPO.CO, Jakarta - Sama seperti yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prasetyo Edi Marsudi juga menyisir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Bedanya, Prasetyo menggunakan jasa auditor independen, sedangkan Ahok menyisir anggaran 2016 itu sendiri.

Dari hasil penelusuran auditor yang ia sewa, Prasetyo mengatakan beberapa satuan kerja perangkat daerah kedapatan mencoba mengakali rancangan anggaran 2016. Caranya, kata dia, memasukkan anggaran, tapi tidak ada nomenklaturnya. "Dananya saja ada, tapi nama kegiatannya tidak ada," ucapnya di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 27 November 2015.

Besarnya dana yang tanpa nomenklatur itu cukup fantastis, yakni Rp 1,88 triliun. Dinas Pendidikan, misalnya. Dari total anggaran Dinas sebesar Rp 1,58 triliun, ujar Prasetyo, hanya Rp 194 miliar yang memiliki nama kegiatan. Selebihnya, sekitar Rp 1,39 triliun, tidak ada nomenklaturnya. "Kami cek satu-satu mata anggaran."

Selain dana tanpa nomenklatur, Prasetyo menemukan satuan kerja perangkat daerah yang sengaja menggelembungkan anggaran. Modusnya seperti ini: dalam pembahasan dengan Dewan, Dinas mengajukan Rp 300 juta untuk satu kegiatan. Namun, ketika rancangan anggaran itu dicetak untuk dibagikan kepada Dewan, anggarannya berubah menjadi Rp 1 miliar.

Sayangnya, Prasetyo tak mau menyebutkan dinas mana yang menggelembungkan anggaran itu. Selain menggelembungkan anggaran, ada Dinas yang mengurangi anggarannya tapi tanpa penjelasan. "Dinas-dinas ini kacau. Banyak yang main juga," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Karena itu, ia bersepakat dengan Ahok, yang juga menyisir anggaran 2016. Menurut Prasetyo, dengan seperti itu, anggaran 2016 Jakarta akan lebih baik karena penyusunannya telah ditilik ia dan Ahok secara transparan. "Kami buka semuanya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi," ujarnya. "Kami menyusun anggaran untuk masyarakat."

Prasetyo mengatakan ada kemungkinan pengesahan anggaran 2016 akan molor karena penyisiran dia dan Ahok. Namun ia tak yakin penyisiran yang dikerjakan Ahok merupakan skenario mantan Bupati Belitung Timur itu yang ingin menggunakan peraturan gubernur sebagai landasan hukum anggaran 2016. "Tidak ada yang mengarah ke pergub. Ini murni agar anggaran 2016 lebih baik."

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman menganggap temuan Ketua DPRD Prasetyo keliru. "Mana mungkin anggaran tanpa nomenklatur," katanya. Soalnya, kata dia, penyusunan dan pemasukan anggaran 2016 sudah menggunakan sistem e-budgeting. Dalam sistem itu, penyusunan anggaran yang salah, misalnya tanpa ada nama kegiatan, langsung terdeteksi.

Berikut ini daftar dinas dan total anggaran tanpa kegiatan.

1. Dinas Pendidikan Rp 1,39 triliun
2. Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur Rp 550 juta
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu Rp 92,5 juta
4. Unit Penyelenggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Rp 400 miliar
5. Rumah Sakit Umum Kecamatan Sawah Besar Rp 2,26 miliar
6. Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp 68,59 miliar
7. Unit Pengelola ERP Rp 2 miliar
8. Unit Pengelola Kerata Api Ringan Rp 1,78 miliar
9. Badan Promosi dan Penanaman Modal Rp 5,71 miliar
10. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur Rp 1,09 miliar

ERWAN HERMAWAN