TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menemukan anggaran tanpa kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2016.

Totalnya mencapai Rp 1,87 triliun dan tersebar di semua mata anggaran. “Permainan ada di tingkat suku dinas ke bawah,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 1 Desember 2015.

Anggaran terbesar berada di Dinas Pendidikan, yakni Rp 1,3 triliun, serta Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp 68,5 miliar. Anggaran tanpa kegiatan juga ditemukan di Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal senilai Rp 5,7 miliar.

Temuan itu merupakan hasil penyisiran tim auditor independen yang dibentuk Prasetio. Prosesnya dimulai Agustus lalu saat ia menerima salinan KUA-PPAS dari pemerintah. Menurut dia, tim itu merupakan koleganya yang berasal dari beberapa kantor akuntan publik yang dibiayai dari dana pribadinya. Prasetio enggan menyebutkan jumlah anggota tim tersebut.

Penyisiran, Prasetio berujar, bertujuan agar penyusunan KUA-PPAS sebagai cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ia menampik penggunaan jasa auditor tersebut bermuatan politik. Temuan tersebut, kata dia, bahkan sudah dilaporkan ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Secara legalitas, Prasetio mengatakan, penggunaan jasa auditor independen tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. “Tapi kalau secara pribadi dan prinsip pemikiran kan boleh-boleh saja,” katanya. Selain itu, penyusunan anggaran secara teliti mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang berujung pada kasus hukum.

Basuki mengapresiasi upaya Prasetio untuk menyisir anggaran. Ia membenarkan masih ada anak buahnya yang mencurangi penyusunan anggaran. Meski begitu, ia berujar nilai temuan auditor itu berbeda dengan temuannya selama 11 hari memeriksa kembali anggaran yang sudah disetujui Dewan itu. “Dia tak paham sistem keuangan DKI Jakarta juga,” ujarnya.

Pemerintah sendiri mengoreksi lagi KUA-PPAS yang sudah disetujui Dewan. Dalam penyisiran itu, Ahok menemukan sekitar Rp 2 triliun anggaran mubazir yang berujung pemborosan, seperti sewa gedung atau rapat di hotel. Kemarin pemerintah mengajukan rencana anggaran yang sudah dikoreksi itu. Nilai APBD Jakarta pada 2016 sebesar Rp 66 triliun.

LINDA HAIRANI | BAGUS PRASETIYO