Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama murka mendengar Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana hibah lahan Kemayoran untuk pembangunan wisma atlet kepada Pemerintah Provinsi DKI. Padahal pembangunan wisma itu syarat utama penyelenggaraan Asian Games di Jakarta.
Ahok menduga Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran melobi DPR agar lahan tersebut dikomersialkan. "Saya kan dulu di Komisi II DPR. Saya tahulah kelakuan PPK Kemayoran seperti apa," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 4 Desember 2015.
Ia berujar, seandainya menjadi Menteri Sekretaris Negara, ia akan memecat seluruh direksi PPK Kemayoran. "Langsung gue pecatin semua. Ngasih kontrak tanah kok enggak boleh, malah mau dikomersialkan. Ini enggak benar," ucapnya.
Terkait dengan Asian Games, Ahok menuturkan lebih baik dibatalkan saja jika pemerintah tidak siap. "Kemayoran enggak dikasih ke kami. Asian Games udah lupakan ajalah. Emang gue pikiran? Urusan gitu aja enggak bisa."
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana hibah lahan Kemayoran kepada Pemprov DKI. Mereka tidak setuju lahan yang semula akan digunakan untuk membangun rumah susun tersebut dimanfaatkan untuk membangun wisma atlet selama Asian Games 2018.
