TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat Provinsi DKI Jakarta menolak rencana peremajaan bajaj dengan bajaj rekondisi maupun bajaj bahan bakar gas. Menurut Shafruhan Sinungan, ketua organisasi itu, peremajaan bajaj bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003. Dalam pertauran itu bajaj tidak dimasukkan dalam moda angkutan. "Kalau memang bajaj maudiremajakan cabut dulu peraturannya. Jadi tidak tumpang tindih," katanya hari ini.Paimin, Ketua Koperasi Bajaj Surya Kencana Jakarta, berpendapat senada. "Saya tak setuju peremajaan bajaj diganti dengan bajaj. Jangan-jangan ke depan ganti pejabat ganti pula kebijakan. Bagaimana kalau tiba-tiba bajaj dilarang?" tanya Paimin.Lain halnya dengan Taryono, Ketua Umum Paguyuban Bajaj Jakarta. Dia setuju ada petremajaan. "Tapi yang paling kami butuhkan sekarang adalah bukti. Bukan hanya menawarkan konsep saja," ucapnya.M. Pardede, Ketua Satu DPD Organda Provinsi DKIJakarta, menambahkan pemerintah cenderung terburu-buru dalam membuat peraturan. Seringkali, katanya, kebijakan pemerintah tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.Titis Setianingtyas