Tangerang Bantah Penggusuran Dadap Terkait Reklamasi  

Reporter

Selasa, 24 Mei 2016 15:01 WIB

Sejumlah anak-anak juga ikut berunjuk rasa untuk menolak penggusuran kawasan Dadap di kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Banten, 9 Mei 2016. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang membantah kabar yang mengatakan penggusuran lokalisasi dan perkampungan nelayan di Kampung Baru Dadap, Kosambi, berkaitan dengan proyek reklamasi Jakarta maupun Tangerang.

"Itu sama sekali tidak benar, penataan Dadap ini program pemerintah daerah yang dipersiapkan sejak dulu," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, kepada Tempo, Selasa, 24 Mei 2016.

Iskandar menantang pihak mana pun untuk membuktikan tuduhan tersebut." Kami siap diadu untuk membuktikan kepada siapa pun yang melakukan tuduhan itu, tak ada pengembang, tidak ada kaitannya dengan reklamasi," kata Iskandar.

Iskandar menuding bahwa isu itu hanya digulirkan oleh segelintir orang yang sengaja memperkeruh suasana untuk menggagalkan rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menata kawasan kumuh tersebut. "Ini alasan yang tidak berdasar, digulirkan karena menolak digusur," katanya.

Penggusuran di Dadap, kata Iskandar, dikaitkan karena reklamasi karena lokasinya berdekatan dengan proyek reklamasi Jakarta. Iskandar memastikan Kabupaten Tangerang akan menjelaskan itu semua kepada Komnas HAM.

"Kami akan mengklarifikasi semua dan kami siap memberikan penjelasan ke Komnas HAM," katanya. Pemerintah, menurut Iskandar, juga akan berdialog dengan warga terkait dengan penggusuran Dadap.

Saat ini, kata Iskandar, Kabupaten Tangerang sedang menunggu rekomendasi Ombudsman RI setelah berdialog dengan warga Dadap, Jumat pekan lalu." Rekomendasi Ombudsman akan diturunkan pada 27 Mei mendatang. Kami dan warga Dadap sepakat tidak melakukan aktivitas apa pun di Dadap sampai rekomendasi turun," katanya.

Untuk meyakinkan Ombudsman, hari ini Iskandar juga mengantarkan sejumlah data terkait dengan rencana penataan kawasan Dadap. "Kalau kami, serius mau menata Dadap," katanya.

Iskandar menegaskan, tidak ada satu pun warga Dadap yang direlokasi dari rencana penataan ini. "Warga kami pindahkan sementara ke tempat yang kami kontrakkan sampai pembangunan tempat tinggal mereka selesai dibangun," katanya.

JONIANSYAH HARDJONO

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

23 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

34 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

36 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

38 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

38 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

38 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

38 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya