Personel Polri dan TNI saat mengikuti apel pengamanan jelang aksi 212 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mempersiapkan sejumlah alternatif pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat aksi bertajuk 212 jilid II, Selasa 21 Februari 2017. Unjuk rasa oleh Forum Umat Islam (FUI) itu rencananya akan dilakukan di depan gedung DPR/MPR RI dengan jumlah massa mencapai 10 ribu orang.
“Dipersiapkan pengaturan lalu lintas untuk tetap mempertahankan keamanan, keselamatan, dan ketertiban (kamseltib) lalu lintas tetap dinamis dan kondusif, sehingga seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto lewat keterangan tertulis, Senin, 20 Februari 2017.
Dia menyebut pengaturan lalu lintas berjalan normal bila tak terjadi penumpukan di sekitar lokasi aksi 212. “Apabila terjadi kepadatan di depan gedung DPR, arus lalu lintas yang mengarah ke obyek tersebut akan dikurangi atau dialihkan ke Jalan Graha Pemuda- Asia Afrika- Jalan Gelora-Palmerah dan seterusnya.”
Bila terjadi stagnansi arus kendaraan, ujar Budiyanto, sejumlah alternatif lain pun disiapkan. Salah satunya adalah pengalihan arus dari Semanggi ke Jalan Graha Pemuda, Jalan Asia Afrika, Palmerah, dan Permata Hijau.
Adapun arus lalu lintas dr Jalan tol yang akan keluar ke sekitar DPR/MPR, diarahkan lurus ke Slipi Jaya. Sementara arus dari Jalan Jenderal Sudirman, kata dia, diarahkan ke Bundaran Hotel Indonesia dan Tanah Abang.
“Arus lalu lintas jalan tol yang akan keluar Jalan Farmasi (Bendungan Hilir) diluruskan keluar di off-ramp (jalan penghubung) Semanggi,” tutur Budiyanto.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa pengamanan dan jumlah personel bergantung pada arah aksi 212. Personel pengamanan dari kepolisian dipastikan akan dibantu oleh TNI.
Dia pun mengimbau massa aksi mematuhi peraturan yang berlaku, dan tetap memperhatikan hak masyarakat umum. "Jam 18.00 harus bubar dan semua kan sesuai dengan ketentuan. Makanya kita melakukan pengamanan," ucap Argo, Senin.
Dalam kegiatan itu, massa rencananya akan menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dicopot dari jabatannya. Mereka pun menuntut penghentian kriminalisasi terhadap ulama, setop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama.
