Mesin Parkir Meter di Kalijodo terlihat masih ada di sekitar RPTRA Kalijodo, Selasa, 25 April 2017. Tempo/Ammy Hetharia
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menolak menangani masalah premanisme di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Utara. Sebab, masalah itu menjadi wewenang pemerintah saat ini. Sedangkan dia, meski memenangi pilkada DKI versi hitung cepat, belum resmi menjadi gubernur. "Gubernurnya sudah ganti? Kok bisa ya? Menurut saya, tertibkan saja. Justru ini menjadi ujian bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang terinstitusikan," ujar Anies, Selasa, 25 April 2017.
Menurut Anies, penentuan segala keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan tanggung jawab pemerintah saat ini. "Karena pilkada itu proses penentuan kepemimpinan, sementara pemerintahan penentuannya oleh pejabat pemerintah sekarang," ucapnya.
Anies menuturkan kemenangannya dalam pilkada DKI tidak secara otomatis mengalihkan tanggung jawab pemerintah saat ini. Gubernur baru hasil pilkada DKI 2017 itu baru memikul tanggung pemerintahan setelah dilantik Oktober mendatang. “Pemerintahan hari ini jalan terus," katanya.
Pernyataan Anies itu merupakan tanggapan atas munculnya praktek premanisme di Kalijodo, Jakarta Utara. Indikasinya, terjadi pungutan liar terhadap pengunjung RPTRA yang memarkir kendaraan di tempat itu. Sedangkan mesin parkir elektronik yang tersedia di sana tidak berfungsi lagi.
