TEMPO Interaktif, Jakarta:Proyek pengadaan kendaraan operasional Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada APBD DKI Jakarta 2002 yang lalu diduga digelembungkan (di- mark up) lebih dari satu miliar rupiah. Hal tersebut dikemukakan Koordinator Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) Eddy Sumarsono di Jakarta, Selasa (14/1). LARI menengarai, pengadaan sepuluh kendaraan operasional yang terdiri atas lima kendaraan bertangga dan lima truk angkut tersebut digelembungkan menjadi Rp.2, 726 miliar. Padahal, harga pasaran kendaraan tersebut hanya Rp.1,6 miliar. Jadi telah terjadi mark up yang merugikan negara sebesar Rp.1,1 miliar, kata Eddy Sumarsono. Eddy mengemukakan, pelaksanaan proyek tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam Keppres nomer 18/2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang tersebut tidak melalui lelang, melainkan melalui penunjukan langsung. Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Maurits Napitupulu, menurut Eddy sudah memerintahkan Kasubag Perlengkapan Dinas Pertamanan Suryowargo dan M. Ishak Prawirakusuma selaku pimpinan proyek untuk bertindak. Mereka diminta memproses surat permohonan penunjukan langsung kepada PT Kramayudha Tiga Berlian (PT KTB) yang ditujukan kepada Gubernur Sutiyoso nomor 350/1.712.34 tanggal 2 Maret 2002 dengan dalih percepatan proyek dan spesifikasi khusus. Pada 20 Mei 2002, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dengan surat nomer 877/073.537 memberi persetujuan pengadaan kendaraan operasional melalui penunjukan langsung kepada PT KTB. Penunjukkan langsung juga tidak wajar, karena situasinya tidak mendesak, ujarnya. Selanjutnya, PT KTB menunjuk PT Bumen Redja Abadi (PT BRA) selaku penyalur resmi sebagai pelaksana pekerjaan itu. Meskipun telah mengetahui harga pasaran, menurut Eddy, Kepala Dinas Pertamanan dan dua pejabat lainnya itu, serta seorang pejabat biro perlengkapan DKI Jakarta bagian estimasi harga bernama Suwarso, SE tetap melakukan mark up. Mark up ini terlihat dengan usulan dan penetapan harga satu unit mobil Mitsubishi tipe L-300 untuk truk tangga, dari harga resmi Rp.81 juta menjadi Rp.316 ,25 per unitnya. Padahal, penambahan biaya untuk truk tangga ini per unit hanya berkisar Rp.103 juta serta bea balik nama plat merah Rp.400 ribu. Sementara itu, satu unit truk angkut tipe 347, 120 PS merk Mitsubishi dari harga resminya Rp 127 juta juga di-mark up menjadi Rp.179,5 juta. Padahal, menurut LSM ini, biaya untuk pembuatan karoseri truk angkut per unit hanya berkisar Rp.14 juta. Untuk mengamankan kelebihan uang pembayaran sebesar Rp.1,1 miliar, PT BRA harus melakukan perjanjian dengan David Thomson Parluhutan Siahaan berdasarkan akte yang diterbitkan kantor notaris Hilda Sari Gunawan nomor 102, tanggal 24 September 2002. Davis Siahaan, kata Eddy, yang juga putra dari Posman Siahaan --anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKP-- ini mendapatkan kuasa sepenuhnya untuk mengurus tagihan dan pembayaran sekaligus menerima dari Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, PT BRA hanya menerima pembayaran sesuai harga resmi, padahal Dinas Pertamanan DKI Jakarta dalam anggarannya telah menggelembungkannya. Menanggapi hal ini, Maurits Napitupulu menyangkal telah terjadi mark up dalam pengadaan kendaraan operasional itu. Menurut Maurits, persetujuan penunjukan langsung pengadaan barang telah melalui tim evaluasi pengadaan barang dan jasa, tim penelitian teknis, serta diperkuat SK Gubernur DKI Jakarta nomer 877/073.537. Harganya juga mengacu pada harga standar Pemda dan harga pasar, kata Maurits.(Dimas Adityo-Tempo News Room)