TEMPO Interaktif, Jakarta:Otonomi Daerah yang selama ini terus didengungkan, sampai kini masih jalan di tempat. Otonomi daerah kan maksudnya agar menyebar. Tapi apa hasilnya? Masih jalan di tempat. Kalau merayap masih bagus, tapi ini jalan di tempat," kata Gubernur Sutiyoso dalam Seminar Konsensus Nasional ke Arah Indonesia Baru di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Rabu (15/1). Sutiyoso lantas memberi contoh UU 34/2000 tentang propinsi DKI Jakarta. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa sudah tidak ada lagi daerah otorita yang dikelola pemerintah pusat. Tapi nyatanya, GOR Bung Karno, Kemayoran, jalan tol dan pelabuhan. Apa susahnya dikembalikan kepada kita? kata Sutiyoso. Sekretariat Negara yang mengelola sejumlah fasilitas itu juga mengundang pertanyaan mantan Pangdam Jaya ini. Pertanyaan saya sederhana. Apa sampyen itu kurang gawean? Setneg kok masih sempat-sempatnya mengurus GOR Bung Karno dan Kawasan Senayan? Apa DKI kurang mampu? kata Sutiyoso pedas. Padahal, kata Sutiyoso, pegawai DKI berjumlah sekitar 100 ribu orang. Saya cari profesor untuk mengelola Senayan juga bisa. Tapi nggak dilepas-dilepas, katanya. Menurut Sutiyoso, persoalan kepemilikan kawasan itu bisa diselesaikan jika ada politicall will dari pemerintah pusat. Sampai sekarang, kita belum bisa menangkap apa yang menjadi alasan belum diserahkannya tempat itu, katanya. Sekretaris Negara Bambang Kesowo, kata Sutiyoso, pernah mengungkapkan jika kawasan di DKI yang masih dikelola Setneg dikembalikan akan membuat iri daerah lain. Daerah lain kan punya sumber daya alam. Sedangkan DKI kekayaannya kan tanah dan kawasan yang harganya mahal seperti itu, ujar Sutiyoso. (Dimas Adityo Tempo News Room)