TEMPO Interaktif, Jakarta:Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk mengambil alih pengobatan penyakit kaki gajah (filariasis). "Pengobatan secara nasional akan lebih efektif," kata Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular dan Kesehaan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Erwan Hidayat, kepada Tempo, hari ini. Menurut Erwan, selama ini Dinas Kesehatan Bekasi kesulitan dana untuk membiayai pengobatan dan pencegahan penyakit kaki gajah, termasuk membayar honor Tim Pelaksana Eliminasi, yang bertugas mengambil sampel darah warga, jika di suatu daerah itu terdapat kasus kaki gajah. Jika Departemen Kesehatan mengambil alih pengobatan filariasis, maka biaya operasional ang selama ini menjadi ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dapat ditekan. "Selama ini, kendala kami adalah persoalan biaya," ujar Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Bekasi Sri Harijanti Oetami. Sri menjelaskan jika kebijakan penanganan filariasis ada pada Departemen Kesehatan, maka jika di suatu wilayah ditemukan satu kasus, maka 500 warga sehat yang berada di sekitarnya harus diperiksa sampel darahnya. Bila hasil pemeriksaan itu ada lima orang yang terjangkit, maka daerah itu bisa disebut endemis. Kalau sudah endemis diperlukan pengobatan massal. "Kami tak memiliki dana untuk pengobatan massal," ujarnya. SISWANTO