TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan, dua alasan ditundanya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2017 pada Jumat, 29 September 2017. “Ada dua alasan,” katanya di Jakarta, Ahad, 1 Oktober 2017.

Alasan pertama penundaan tersebut, kata Taufik, terkait dengan hari Jumat, yang waktunya tidak sepanjang hari lainnya. “Itu hari kepotong Jumatan,” ujarnya.

Baca: Pengesahan APBD Perubahan DKI 2017 Ditunda Tanpa Ada Penjelasan

Taufik menuturkan alasan lainnya terkait dengan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri sejumlah US$ 400 per hari. “Kita minta mereka hitung sendiri, contoh ke Eropa itu kan beda-beda (anggarannya),” tuturnya.

Taufik meminta pihak eksekutif untuk membuat tabel standar anggaran perjalanan sesuai dengan negara tujuan kunjungan. “Ke Berlin hotel saja US$ 410, makannya pakai apa? Makanya kami minta mereka menghitung sendiri, cek sendiri,” kata dia menjelaskan.

Menurut Taufik, walaupun belum tentu ada perjalanan ke luar negeri, anggaran ke luar negeri harus tetap dianggarkan. “Kalau misalnya ada perjalanan ke sister city, kita sudah ada anggarannya,” ucapnya lagi.

Tabel anggaran perjalanan, kata Taufik, harus disesuaikan dengan negara tujuan, tidak dapat dipukul rata dalam penganggarannya. “Contoh ke Asia, pasti anggarannya lebih murah dari ke Eropa,” kata dia.

Jika pembuatan tabel standar perjalanan tersebut sudah dibuat oleh eksekutif, Taufik menuturkan, APBD 2017 akan segera disetujui. “Itu Senin besok, seharusnya sudah kelar, kalau kami sudah lihat tabelnya, ya sudah setuju saja,” ucapnya.