TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan sejumlah nilai fantastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2017. Dia menganggap nilai itu tidak wajar dan berpotensi terjadi pelanggaran “Sata tidak mau tanda tangan,” ujar Djarot, Senin, 2 Oktober 2017.

Djarot mencontoh untuk anggaran biaya perjalanan anggota DPRD ke luar negeri. “Masa yang diminta itu tiga kali (nilainya) dari SK (surat keputusan) Menteri Keuangan,” kata Djarot. Begitu juga dengan mata anggaran tunjangan rapat. Untuk angota DPRD anggaran yang diajukan adalah Rp 500 ribu sekali rapat, sedangkan untuk wakil ketua Rp 2 juta dan ketua Rp 3 juta. “Karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, maka ini perlu disempurnakan.”

Baca: Pengesahan APBD Perubahan DKI 2017 Ditunda Tanpa Ada Penjelasan

Anggaran untuk transportasi juga dikritisi oleh Djarot. Dia meminta Sekretaris Daerah segera menarik 101 kendaraan dinas yang digunakan anggota dewan jika tunjangan itu mau disetujui. “Semua mobil dewan harus ditarik dulu baru kita ganti dengan tunjangan transportasi,” katanya

Djarot menegaskan, pada akhir masa jabatannya ini ia tidak ingin memperumit hubungan eksekutif dan legislative. Dia hanya ingin semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Lurus saja sesuai aturan, makanya APBDP disetujui,” ujar Djarot.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menjelaskan, anggaran perjalanan anggota DPRD ke luar negeri nilainya dipukul rata hanya 400 dolar AS. “Itu cuma bisa buat hotel. Ke Berlin saja hotel sudah USD 410,” katanya. “Mungkin kalau ditambah 800 dolar lagi bisa buat makan dan ongkos perjalanan.”

Menurut Taufik, jika Djarot Saiful Hidayat keberatan dengan angka yang diajukan dewan, sebaiknya anggaran ke luar negeri dihitung secara porposional berdasarkan negara tujuan. “Biaya ke Eropa itu kan tentu lebih bersar dibanding ke Asia,” katanya.