TEMPO.CO, Jakarta - Dalam hitungan hari, Djarot Saiful Hidayat akan menyerahkan jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan. Semakin mendekati hari pelaksanaan, hatinya semakin berdebar. Dia khawatir ada bawahannya yang tersandung masalah korupsi. "Saya deg-degan lho sepuluh hari ini,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017. “Jangan sampai ada (bawahan) yang macam-macam."

Ketika menjadi Wali Kota Blitar selama sepuluh tahun, ucap Djarot, tidak ada anak buahnya yang terjerat korupsi. Dia berharap hal sama terulang saat ini. “Kalau ada dan kena tangkap, malu saya,” ucapnya. "Karena ini tanggung jawab saya.”

Menurut Djarot, Jakarta memiliki sekitar 700 satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dengan jumlah pegawai tidak kurang dari 69 ribu persen. Sedangkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola sebesar Rp 71,6 triliun. Meski pengawasan sudah sangat ketat, ia tidak bisa memantau seluruhnya. “Kami enggak bisa awasi yang kecil-kecil."

Djarot bersyukur Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis program E-Audit atau Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan whistleblowing system atau Sistem Pengaduan Terpadu (Si Padu). Djarot meminta pengawasan tidak terlalu rumit, tapi harus tunggal, terintegrasi, terpublikasi, dan transparan.

"Bayangkan, kalau disibukkan dengan pengawasan, pimpinan SKPD sibuk juga. Belum lagi kalau ada perkara kemudian dipanggil kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kalau cuma diperiksa satu-dua jam, enggak apa-apa. Kalau delapan jam, pekerjaannya bagaimana?" ujar Djarot.

Djarot menilai banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya gara-gara persoalan pengawasan yang berbelit-belit. Ia meminta setiap aparatur sipil negara berada di jalan lurus dan saling mengingatkan.

LARISSA HUDA