Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Korban Reklamasi Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI tepat pada hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi), bertugas pada Selasa, 17 Oktober 2017.
Di antara puluhan orang berbaris, ada yang membawa bendera Aliansi dan membentangkan spanduk penolakan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Peserta aksi menuntut Sekretaris Daerah DKI Saefullah dipecat.
"Pecat, pecat, pecat Saefullah. Pecat Saefullah sekarang juga," kata peserta aksi menyanyikannya dengan nada lagu Menanam Jagung.
Salah satu orator, Bobby, menginginkan Anies menerima kedatangannya bersama Aliansi di Balai Kota DKI. "Kami datang ke sini guna mendukung Gubernur untuk sepakat bersama rakyat menolak reklamasi. Yang melanjutkan reklamasi akan berhadapan dengan kami," ujarnya lantang dari mobil komando.
Menurut Bobby, Aliansi menuntut pemecatan tersebut karena diduga ada perjanjian Saefullah dengan Surya Pranoto Budihardjo dan Firmantodi Sarlito, Presiden Direktur dan Direktur PT Kapuk Naga Indah, pada 11 Agustus 2017. Ketika itu, moratorium reklamasi belum dicabut.
Perjanjian yang ditandatangani Saefullah itu disebut memuat tentang penggunaan serta pemanfaatan tanah di atas sertifikat hak pengelolaan Pulau D. "Perjanjian yang dibuat Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI dengan Kapuk Naga Indah harus dibatalkan," kata juru bicara tim advokasi Aliansi, Taufiqurahman. Dia juga berharap Anies-Sandi mendengarkan Aliansi.
