Sandiaga Uno Sebut Lelang Konsolidasi Warisan Ahok Rugikan UKM
Reporter
Larissa Huda
Editor
Jobpie Sugiharto
Selasa, 24 Oktober 2017 07:31 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno mengkritik sistem pengadaan barang dan jasa peninggalan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menerapkan lelang konsolidasi.
Sistem tersebut menggabungkan proyek pembangunan yang sama dengan nilai kecil menjadi satu paket oleh satu kontraktor.
Menurut Sandiaga, sistem tersebut menuai banyak keluhan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelelangan. Ketidakberpihakan lelang konsolidasi terhadap pengusaha kecil juga dikeluhkan oleh beberapa kota besar di negara maju. Bahkan, Sandiaga menilai kekhawatiran Ahok soal praktik abal-abal atau korupsi apabila tidak ada lelang konsolidasi itu tidak benar.
Dengan sistem tersebut, Sandiaga melanjutkan, pihak yang akan mendapatkan proyek hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya melakukan subkontrak kepada perusahaan-perusahaan kecil. Biasanya perusahaan subkontraktor menerima bayaran yang lebih rendah tapi dengan jangka pembayaran yang lebih lama. Masalah yang perlu dikhawatirkan adalah jika hanya mengutamakan pengusaha besar, bisa saja mereka menunjuk subkontraktor yang tak ikut atau kalah dalam lelangan.
"Akhirnya (sistem itu) merugikan usaha kecil usaha menengah," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, pada Senin malam, 23 Oktober 2017.
Sistem tersebut menggabungkan proyek pembangunan yang sama dengan nilai kecil menjadi satu paket oleh satu kontraktor.
Menurut Sandiaga, sistem tersebut menuai banyak keluhan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelelangan. Ketidakberpihakan lelang konsolidasi terhadap pengusaha kecil juga dikeluhkan oleh beberapa kota besar di negara maju. Bahkan, Sandiaga menilai kekhawatiran Ahok soal praktik abal-abal atau korupsi apabila tidak ada lelang konsolidasi itu tidak benar.
Dengan sistem tersebut, Sandiaga melanjutkan, pihak yang akan mendapatkan proyek hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya melakukan subkontrak kepada perusahaan-perusahaan kecil. Biasanya perusahaan subkontraktor menerima bayaran yang lebih rendah tapi dengan jangka pembayaran yang lebih lama. Masalah yang perlu dikhawatirkan adalah jika hanya mengutamakan pengusaha besar, bisa saja mereka menunjuk subkontraktor yang tak ikut atau kalah dalam lelangan.
"Akhirnya (sistem itu) merugikan usaha kecil usaha menengah," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, pada Senin malam, 23 Oktober 2017.
Sandiaga berjanji mengevaluasi sistem pelelangan peninggalan Ahok tersebut. Ia menginginkan ketentuan lelang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Dia pun berpendapat, lelang bisa diawasi selama proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dalam kategori transparan dan akuntabel. "Jadi kami akan menghadirkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada UKM, tapi tidak meninggalkan komitmen kami untuk kegiatan yang bersifat koruptif," ujar Sandi.
Dengan bantuan teknologi, menurut Sandiaga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dengan mudah mengecek validitas perusahaan-perusahaan yang ikut tender.
"Jadi sangat mudah kok verifikasi, apalagi dengan teknologi dan digital," ujar Sandiaga Uno mengkritik kebijakan Ahok.
