Penjelasan Luhut kepada Alumni ITB Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Jumat, 27 Oktober 2017 17:24 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi keynote speaker dalam acara #2030NOW Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia, 4 Oktober 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritik dari sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung, yang menuding dirinya mengklaim alumni ITB mendukung pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Luhut mengatakan tak pernah menyatakan alumni ITB mendukung reklamasi. Namun dia menyampaikan ketua tim kajian reklamasi, Ridwan Djamaluddin, juga Ketua Ikatan Alumni ITB. Luhut menyangkal disebut telah mengklaim alumni ITB secara keseluruhan mendukung reklamasi.

"Saya tidak pernah mengatakan Ikatan Alumni ITB mendukung reklamasi," katanya dalam keterangan resmi pada Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu, pernyataan aslinya kepada pers di Medan adalah, “Semua itu ketuanya adalah Pak ini. Mana ini Pak Ridwan ini? Pak Ridwan itu Ketua Alumni ITB. Itu tim yang membuat kajian itu jadi ada (alumni) ITB, ada Bappenas, semua kementerian K/L terkait, kemudian ada Jepang, ada Korea, ada Belanda, mau apa lagi?"

Cerita bermula pada Selasa lalu, 24 Oktober 2017, ketika sejumlah alumni ITB menandatangani petisi tolak reklamasi Teluk Jakarta serta menolak keras ucapan Luhut, yang dianggap mengklaim alumni ITB mendukung pencabutan moratorium reklamasi. Pernyataan Luhut tersebut, menurut mereka, disampaikan saat Menteri Koordinator Kemaritiman itu diwawancarai beberapa wartawan di kantor Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Medan, pada 6 Oktober 2017.

Luhut menuturkan penyebutan status Ridwan, yang juga Ketua Ikatan Alumni ITB, adalah bentuk penghargaan. “Jika saya menyebut ITB, itu dalam konteks bangga terhadap ITB,” ujarnya.

Luhut pun balik meminta alumni ITB, yang menolak reklamasi Teluk Jakarta, membaca kembali apa yang disampaikannya kepada pers. Luhut juga menyarankan mereka bertanya langsung kepadanya. Luhut memastikan akan dengan senang hati menjelaskan semuanya.

Berita terkait

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

5 September 2021

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

Isu pulau reklamasi di Teluk Jakarta mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan pengembang reklamasi pulau H.

Baca Selengkapnya

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

3 September 2021

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI belum mau menanggapi putusan MA yang mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H, PT Taman Harapan Indah.

Baca Selengkapnya

Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

27 Maret 2021

Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

Sekjen Kiara mengatakan dampak reklamasi adalah banyak nelayan terusir dari ruang hidupnya dan terpaksa mencari alternatif ekonomi lain.

Baca Selengkapnya

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

27 Maret 2021

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

Sekjen Kiara menduga kelompok nelayan yang mendukung reklamasi bukan berbicara terkait kepentingan mereka karena reklamasi jelas merugikan nelayan.

Baca Selengkapnya

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

11 Juli 2020

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

Menurut Ahok, kebijakan Anies Baswedan berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR.

Baca Selengkapnya

Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

9 Juli 2020

Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kebijakan perluasan atau reklamasi Ancol mirip dengan rencana 2 pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Reklamasi Ancol, Begini Politikus PDIP Singgung Suap Eks DPRD DKI

7 Juli 2020

Reklamasi Ancol, Begini Politikus PDIP Singgung Suap Eks DPRD DKI

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, mengkritik izin pelaksanaan untuk perluasan reklamasi Ancol dan Dufan.

Baca Selengkapnya

Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai

30 Juni 2020

Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk tidak terbuai dengan keputusan MA yang menolak gugatan pengembang Pulau H.

Baca Selengkapnya

Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat

13 Mei 2020

Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat

Sejumlah penggiat lingkungan mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan perpres menyangkut reklamasi Teluk Jakarta itu.

Baca Selengkapnya

Nelayan Bebas, KIARA Desak Jokowi Batalkan Reklamasi Jakarta

5 Februari 2020

Nelayan Bebas, KIARA Desak Jokowi Batalkan Reklamasi Jakarta

KIARA meminta pemerintah mencabut seluruh izin reklamasi Teluk Jakarta yang telah membuat nelayan jadi korban kriminalisasi oleh pengembang.

Baca Selengkapnya