TEMPO.CO, Jakarta- Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Raynaldo Sembiring, menilai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) salah alamat. Menurut Raynaldo, ketentuan tersebut semestinya untuk penataan ruang darat pulau utama, bukan pulau reklamasi. Alasannya, kata dia, perpres tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
Atas dasar itu, menurut Raynaldo, pengaturan mengenai pulau-pulau reklamasi dalam perpres tersebut menjadi tidak tepat dan berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum. “Karena pengaturan ruang pesisir 0-12 mil diatur dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau RZWP3K. Seandainya pun mau dimuat dalam perencanaan, yang paling tepat adalah dalam RZWP3K DKI Jakarta. Hanya saja seperti yang kita ketahui Gubernur DKI Jakarta sudah berjanji untuk tidak melanjutkan reklamasi,” ujar Raynaldo dalam acara diskusi via daring yang digelar pada Rabu siang, 13 Mei 2020.
Raynaldo mengatakan bahwa penataan ruang harus dijalankan berdasarkan asas kepentingan umum dan berkelanjutan. Ia mencontohkan salah satu pulau reklamasi, yaitu pulau G, izinnya pernah digugat di pengadilan. Pertimbangan hakim menyatakan kalau pulau G melanggar asas kepentingan umum dan dapat merusak lingkungan. “Pertimbangan tidak pernah dianulir dalam tahap banding maupun kasasi. Karenanya masuknya pulau G dalam Perpres ini sebenarnya menunjukan ketidakcermatan dalam penyusunan,” tutur dia.
Senada dengan Raynaldo, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, mengatakan Perpres Nomor 60 tahun 2020 itu harus dikritisi dan dibatalkan lantaran isinya melegalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya pulau C, D, G, dan N. Padahal, menurut Susan, proyek tersebut diduga melanggar hukum, merusak sumber daya kelautan dan perikanan, serta merusak kehidupan lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakarta dan 3.500 nelayan di Kepulauan Seribu.
Menurut Susan, presiden Joko Widodo alias Jokowi, lewat perpres tersebut, tak menunjukkan keberpihakan kepada nelayan dan sumber daya alam. “Alih-alih memperlihatkan keberpihakan kepada nelayan di Pesisir Jakarta, Kepulauan Seribu serta kelestarian sumber kelautan dan perikanan di Teluk Jakarta, Melalui perpres ini Jokowi menunjukkan keberpihakan kepada pengembang reklamasi yang akan menghancurkan masa depan Teluk Jakarta,” kata Susan.
Preside Jokowi meneken Perpres Nomor 60 Tahun 2020 itu pada 13 April lalu. Dalam ketentuan anyar berisi 141 pasal tersebut, Jokowi memasukkan empat pulau reklamasi, yaitu pulau C, D, G, dan N ke dalam golongan Zona Budi Daya 8 (Zona B8) di utara daratan Jakarta. Disebutkan bahwa pembangunan pulau reklamasi diperuntukkan bagi permukiman, perdagangan, industri, pergudangan, pariwisata, dan pembangkit tenaga listrik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat membantah kalau peraturan itu disusun sebagai pelumas pembangunan pulau reklamasi.
