Investigasi Ombudsman: Satpol PP DKI Terima Rp 8 Juta dari PKL

Reporter

Friski Riana

Editor

Ali Anwar

Kamis, 2 November 2017 16:24 WIB

Sejumlah petugas Satpol PP berjaga di atas trotoar yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta, 18 Oktober 2017. Para PKL tersebut masih saja berjualan di atas trotoar dengan alasan harga sewa toko yang sangat mahal. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta diduga menerima sejumlah uang setiap bulannya dari pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar.

"(Dari) Percakapan tim kami dengan PKL, (mereka) mengaku membayar Satpol PP," kata Adrianus di kantor Ombudsman, Kamis, 2 November 2017. Menurut dia, besaran uang yang diterima Satpol PP dari seorang pedagang berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 8 juta setiap bulan.

Uang tersebut, ucap Adrianus, diberikan lewat perantara atau orang ketiga, yang merupakan preman atau anggota organisasi kemasyarakatan. "Kalau dulu dilakukan langsung oleh PKL ke Satpol PP," tuturnya.

Adrianus menyebut uang tersebut diberikan agar Satpol PP tidak melakukan penggusuran. Hasil investigasi tim Ombudsman juga mengungkap bahwa Satpol PP memfasilitasi lokasi berdagang di tempat yang tak seharusnya serta bersekongkol dengan preman dan ormas untuk mendapatkan keuntungan.

Potensi maladministrasi itu, kata Adrianus, berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. "Pengawasan dan koordinasi di lingkungan pemerintah provinsi dalam penertiban PKL belum optimal," ucap Adrianus.

Kepala Subbagian Umum Satpol PP DKI Jakarta Lusi Andayani mengaku sudah mengantisipasi adanya kegiatan pungutan liar dan maladministrasi yang dilakukan anggotanya terhadap PKL, seperti pengawasan internal dan peringatan. "Tentang disiplin kami beri peringatan. Bila masih melanggar aturan, kami kasih tindakan disipliner," kata Lusi.

Ombudsman melakukan investigasi terkait dengan penataan PKL yang rawan praktik maladministrasi pada 9-10 Agustus 2017. Investigasi dilakukan di enam lokasi, yakni Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, wilayah Kecamatan Setiabudi, dan sekitar Mal Ambassador. Metode yang dipakai adalah investigasi tertutup, wawancara tertutup, dan analisis peraturan perundang-undangan.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Sederet Aktivitas Terlarang di Malioboro Saat Libur Lebaran, PKL Liar Sampai Merokok Sembarangan

33 hari lalu

Sederet Aktivitas Terlarang di Malioboro Saat Libur Lebaran, PKL Liar Sampai Merokok Sembarangan

Satpol PP Kota Yogyakarta mendirikan Posko Jogoboro untuk pengawasan aktivitas libur Lebaran khusus di kawasan Malioboro mulai 8 hingga 15 April 2024

Baca Selengkapnya

Pemilik Usaha Kuliner Daging Anjing di Solo Minta Pemerintah Beri Solusi Terbaik: Jangan Asal Menutup

20 Januari 2024

Pemilik Usaha Kuliner Daging Anjing di Solo Minta Pemerintah Beri Solusi Terbaik: Jangan Asal Menutup

Mereka berharap bisa beraudiensi dengan jajaran Pemkot Solo dan komunitas pecinta anjing untuk mendapatkan solusi tersebut.

Baca Selengkapnya

Cerita PKL di JIS Lega Piala Dunia U-17 Telah Usai, Kenapa?

30 November 2023

Cerita PKL di JIS Lega Piala Dunia U-17 Telah Usai, Kenapa?

Semarak dan keseruan Piala Dunia U-17 2023 telah berlalu di Jakarta International Stadium (JIS).

Baca Selengkapnya

Kenapa Desain Spanduk Warung Tenda Pecel Lele Hampir Sama Semua?

16 November 2023

Kenapa Desain Spanduk Warung Tenda Pecel Lele Hampir Sama Semua?

Saat diperhatikan, warung-warung yang menjual pecel lele biasanya menggunakan spanduk dengan motif yang seragam. Bagaimana asal-usulnya?

Baca Selengkapnya

Siswa SMK Berkebutuhan Khusus di Tangsel Akhirnya Diterima Magang di Hotel

7 November 2023

Siswa SMK Berkebutuhan Khusus di Tangsel Akhirnya Diterima Magang di Hotel

Sebuah hotel di BSD akhirnya mau menerima Irvine, siswa SMK berkebutuhan khusus untuk magang praktek kerja lapangan.

Baca Selengkapnya

Setelah Relokasi, Puluhan Pedagang Kuliner Sekitar ITB Masih Tahap Transisi

2 Oktober 2023

Setelah Relokasi, Puluhan Pedagang Kuliner Sekitar ITB Masih Tahap Transisi

Pada 7 Agustus, pedagang kuliner di sekitar ITB digusur pemerintah Kota Bandung karena lokasi berdagangnya termasuk jalur terlarang.

Baca Selengkapnya

Ormas di Bekasi Diduga Minta Sumbangan Rp 100 Ribu ke PKL untuk Acara HUT Organisasi

23 Agustus 2023

Ormas di Bekasi Diduga Minta Sumbangan Rp 100 Ribu ke PKL untuk Acara HUT Organisasi

Para PKL meminta polisi menindak ormas yang meminta sumbangan untuk HUT organisasi. Setiap hari sudah menarik iuran ke pedagang.

Baca Selengkapnya

Rencana Relokasi PKL Jalan Ganesha, Keluarga Mahasiswa ITB Tuntut 3 Hal

7 Agustus 2023

Rencana Relokasi PKL Jalan Ganesha, Keluarga Mahasiswa ITB Tuntut 3 Hal

Keluarga Mahasiswa ITB mencatat beberapa masalah yang harus dijelaskan sebelum relokasi PKL.

Baca Selengkapnya

Meski Sering Ditertibkan, PKL di Pantai Padang Tetap Berjualan

2 Juni 2023

Meski Sering Ditertibkan, PKL di Pantai Padang Tetap Berjualan

Di kawasan Pantai Padang, memang berdiri tenda-tenda semi permanen milik pedagang.

Baca Selengkapnya

Protes PKL Serobot Trotoar, Warga Komplek Pertamina Pondok Ranji Pasang Spanduk

21 Mei 2023

Protes PKL Serobot Trotoar, Warga Komplek Pertamina Pondok Ranji Pasang Spanduk

Ketua RT Kompleks Pertamina sebut warga telah mengadukan PKL serobot trotoar itu ke Kecamatan Ciputat, namun keluhan itu tidak digubris oleh camat.

Baca Selengkapnya