TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kondisi Kepulauan Seribu selama ini terabaikan. Karena itu, ia meminta semua pejabat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta tidak terus-menerus membiarkan pembangunannya seperti selama ini.

"Kalau di Ibu Kota saja wilayah kepulauan tidak tertangani dengan baik, bayangkan wilayah kepulauan di tempat-tempat lain. Dan Jakarta harus bisa menjadi contoh," ujar Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Anies juga meminta semua pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah cara pandang terhadap aparat yang ditempatkan di Kepulauan Seribu sebagai orang yang dibuang karena diletakkan di tempat terpencil. Menurut Anies, mereka yang ditempatkan di sana adalah orang-orang terpilih.

Baca: Di Pulau Seribu, Anies Baswedan Beri Makan Ikan Hiu

"Saya sampaikan kepada semua, justru yang ditempatkan di sana adalah mereka-mereka yang terbaik, mereka-mereka yang bertugas all out dan harus didukung. Karena itu, mereka berada di garis depan," katanya.

Anies akan mempertimbangkan insentif bagi pegawai yang ditempatkan di Kepulauan Seribu. Namun, untuk saat ini, ia meminta mereka melakukan konsolidasi lantaran hingga saat ini semua pejabat yang berkepentingan berada di lokasi yang tersebar. Tujuannya, kata Anies, agar koordinasi lebih mudah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Bupati Kepulauan Seribu Irman saat tiba di Kepulauan Seribu, 11 November 2017. FOTO: Tempo/Friski Riana

"Selama ini, kantornya tersebar. Bagi bupatinya repot, bagi dinas-dinas yang terkait juga repot. Itu yang nanti dibereskan," ucapnya.

Anies telah menunjuk Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat memimpin satuan tugas atau task force dalam rencana pembangunan di Kepulauan Seribu.

Anies Baswedan pun meminta Gamal mengumpulkan permasalahan di kepulauan yang ada di utara Jakarta itu. "Sekarang ini, task force-nya dalam bentuk koordinasi sehingga ada asisten khusus yang menangani soal ini. Jadi bukan dibuat badan baru, anggaran baru, jangan," tuturnya.