TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengoptimalkan pemanfaatan Monumen Nasional (Monas) dengan mengubah peraturan gubernur (pergub) sebelumnya. Dengan begitu, Anies menyebutkan Jakarta akan sama dengan kota-kota besari di Indonesia yang memiliki alun-alun.

"Kami berharap ini sesuatu yang biasa muncul di kota-kota besar mana pun. Bahkan di kota-kota kita selalu punya alun-alun. Warga bisa berkumpul, bisa berkegiatan. Kami akan optimalkan," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, 20 November 2017.

Anies mengatakan, nantinya Monas akan dijadikan untuk pusat kegiatan masyarakat. Meski akses dibukan secara bebas, ia tetap mempertimbangkan faktor keamanan, kebersihan, dan mengoptimalkan faktor historis yang ada di lingkungan Monas.

"Tapi seperti biasanya, saya tidak mengungkapkan rencana sebelum ada gambarnya, sebelum ada perencanaan konkrit. Sehingga kami bisa mengkomunikasikan dengan baik tanpa menimbulkan salah pengertian," ujar Anies Baswedan.

Rencana membuka Monas untuk kegiatan keagamaan pernah diungkapkan Anies dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Menurut Anies, tempat terbuka publik seperti Monas harus dapat diakses untuk semua kegiatan-kegiatan publik, termasuk kegiatan keagamaan seperti pengajian.

Sebuah peraturan mengkategorikan lokasi Monas dan sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Utara, Barat, dan Selatan ke dalam zona netral. Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden nNomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas.

Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004. Pada kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terbit prosedur pemanfaatan area Monas Nomor 8 Tahun 2015. Namun, Anies Baswedan berencana untuk mengubah peraturan tersebut agar kawasan Monas bisa digunakan secara publik.