Dana Hibah DKI Rp 1,7 Triliun, Lulung: Wajar, Asal Tanggung Jawab
Reporter
Larissa Huda
Editor
Ali Anwar
Jumat, 24 November 2017 07:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung tidak mempermasalahkan besaran dana hibah yang masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 1,7 triliun. Aggaran tersebut naik dari tahun lalu yang nilainya sebesar Rp 1,47 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk badan, lembaga, organisasi swasta, hingga organisasi masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Menurut Lulung, mereka berhak mendapatkan hibah lantaran selama ini mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Kalau menurut saya wajarlah dia diberikan apresiasi, asal bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lulung di Balai Kota Jakarta, Kamis, 23 Novemner 2017.
Menurut Lulung, anggaran tersebut diajukan oleh organisasi atau lembaga yang bersangkutan yang akan dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat mengajukan permohonan hibah, mereka harus melampirkan program kerja dan kegiatannya.
"Kan ada laporannya. Penggunaanya itu sama dipertanggungajawabkan dan diaudit bukan dikasih begitu saja," ujar Lulung.
Salah satu lembaga atau organisasi yang menerima dana hibah adalah Laskar Merah Putih DKI Jakarta Rp 500 juta. Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya Jayakarta juga menerima dana hibah sebesar Rp 1 miliar. Bahkan, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi akan menerima Rp 5 miliar.
Beberapa lembaga dan organisasi lain menerima dana hibah dengan angka bervariasi. Tak hanya ke lembaga dan organisasi masyarakat, PemerintahDKI Jakarta juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah majelis taklim. yang besarnya mencapai Rp 175 juta. Anggaran tersebut tidak diajukan pada anggaran tahun selanjutnya.
Lulung menampik tudingan bahwa anggaran yang naik signifikan tersebut sebagai ajang balas budi pada saat kampanye lalu. Alasannya, kata Lulung, anggaran tersebut sudah diajukan jauh-jauh hari.
"Bagaiman balas budi? Ini kan pemerintah. Semua masyarakat ada kesadaran gunakan hak suaranya memilih apa yang bisa dipilih. Harus (ada laporan) karena itu dipertimbangkannya enam bulan," ujar Lulung.
