TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengenai program subsidi daging untuk masyarakat tidak mampu.

"Tadi sudah sepakat dan sudah berpelukan. Semua happy," kata Sandi di Balai Kota DKI, Kamis, 23 November 2017.

Sandi yang mengadakan rapat terbatas dengan Marina dan sejumlah instansi terkait, menyepakati bahwa PD Dharma Jaya bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya tanpa ada penyertaan modal tambahan.

Caranya, dia menyebutkan, dengan mengaktivasi uang muka dari public service obligation yang tersedia di Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Marina, kata Sandi, menginginkan tambahan PSO agar bisa memenuhi kebutuhan daging untuk bulan depan. Sebab, menjelang akhir tahun, harga daging bisa bergejolak karena meningkatnya permintaan. Sedangkan dana PSO yang sudah diterima PD Dharma Jaya sebesar Rp 9 miliar hanya bisa menyediakan stok daging untuk setengah bulan.

"Sekarang lagi disiapkan business plan dan akan diajukan ke Dinas KPKP. Pak Darjamuni akan approve dan itu yang diajukan ke BPKD untuk langsung dicairkan. Uangnya di Bank DKI ada," kata Sandi menjelaskan teknis pencairan PSO tambahan itu.

Dari kesepakatan itu, Sandi memastikan suplai daging bersubsidi kepada masyarakat miskin tidak akan terganggu. Selain itu, bisnis dari PD Dharma Jaya ke depan akan didukung pemerintah DKI dari segi pengadaan dan kemandirian pangan.

"Termasuk nanti peternakannya kami akan cari pendanaan," ujarnya.

PD Dharma Jaya sebelumnya mengajukan PMD sebesar Rp 39 miliar untuk memenuhi tugas pemerintah dalam menyuplai daging kepada penerima subsidi, seperti pemegang KJP, penghuni rumah susun, buruh penerima UMP, dan lansia.

Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memutuskan untuk tidak memberikan modal pada Dharma Jaya. Keduanya beralasan agar BUMD itu menjadi perusahaan yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah.