TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan dana hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) tidak akan dicoret meski salah alamat. Alasannya, menurut Sandi, PAUD merupakan salah satu garda terdepan masa depan anak bangsa sehingga nasib pendidiknya juga harus diperjuangkan.

"Ya, itu kan salah verifikasi, jadi nanti tugas tim untuk kembali verifikasi di lapangan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.

Kesalahan alamat dana hibah itu menjadi polemik. Dalam situs apbd.jakarta.go.id, Himpaudi tercatat bakal menerima Rp 40,2 miliar. Alamatnya di Jalan Poltangan Nomor 25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, ketika Tempo menyambangi alamat tersebut pada Jumat, 24 November 2017, yang ditemukan bukanlah Himpaudi, melainkan sebuah yayasan dan Masjid Nurussaadah, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PAUD.

Baca: Jadi Polemik, Hibah Laskar Merah Putih Dipotong Jadi Rp 100 Juta

Sandiaga mengakui banyak hal yang harus diversifikasi dan diperbaiki terkait dengan persoalan salah alamat. Selain untuk Himpaudi, dana hibah Rp 1,7 miliar yang akan dikucurkan pemerintah kepada sejumlah kelompok dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 juga menjadi sorotan dan dikaji ulang.

Dalam rapat Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta hari ini, dana hibah untuk Ormas Laskar Merah Putih, yang semula dianggarkan Rp 500 juta, dipangkas menjadi Rp 100 juta. Anggaran untuk kolam air mancur DPRD DKI pun kemarin telah resmi dicoret. Namun, untuk Himpaudi, Sandiaga memastikan tidak akan terjadi hal serupa.

"Kalau untuk PAUD, saya akan pasang badan. Selama ini, kami berkeliling dan guru PAUD itu hanya dibayar 'sajuta': sabar, jujur, dan takwa," ucap Sandiaga Uno.