TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi Jakarta mengajukan 72 bukti tertulis untuk membuktikan hak atas tanah seluas 18 hektar di kawasan Meruya Selatan. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan gugatan perlawanan pemerintah Jakarta melawan Portanigra dan H Djuhri Cs.''Kami menunjukan bukti kepemilikan 19 aset DKI seluas 18 hektar yang terdiri dari bangunan sekolah, puskesmas dan lahan kosong di Meruya Selatan,''kata Agusdin Susanto, Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (16/07). Sidang yang berlangsung selama 1 jam ini diwarnai debat antara kuasa hukum pemerintah Jakarta dan pengacara Portanigra, Rahyono Abikusno. Ia menolak kehadiran saksi ahli yang akan dihadirkan pemerintah Jakarta dalam sidang berikutnya. Alasannya saksi ahli dalam gugatan perlawanan tidak boleh menilai pokok perkara. ''Kehadiran saksi ahli tidak menentukan hasil akhir,'' katanya. Adapun Agusdin ngotot menghadirkan dua saksi ahli yakni pakar di instansi pertanahan dan pakar pertanahan yang kompeten. Namun Agusdin enggan menyampaikan siapa saksi ahli itu. Majelis Hakim yang dipimpin Hesmu Purwanto akhirnya mengabulkan permintaan kehadiran saksi ahli. ''Sidang ditunda sampai pekan depan dengan agenda keterangan saksi ahli. ''katanya. Ia juga meminta pemerintah Jakarta melengkapi bukti asli kepemilikan aset bernomor P57. Rudy Rasetyo
Berita terkait
Rumahnya Digusur Swasta, Warga Meruya Mengadu kepada Ahok
9 Mei 2016
PT Porta Nigra menyegel rumah penduduk yang memiliki sertifikat. Konflik tanah sejak 1970.
Baca SelengkapnyaWarga Meruya Berdamai Dengan Portanigra
1 November 2007
Penggugat yang terdiri dari 685 warga Meruya Selatan dan tergugat PT Portanigra sepakat untuk berdamai dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis (1/110).
Baca Selengkapnya"Warga Kompleks DPR Tidak Punya Sense of Belonging"
3 Juli 2007
Pengacara warga Meruya selatan Fransisca Romana menilai keputusan yang diambil pihak Sekretariat kompleks DPR untuk berdamai dengan PT. Portanigra dalam kasus sengketa tanah Meruya merupakan hak individu warga kompleks DPR. Namun ia meyanyangkan keputusan itu dan menganggap pihak kompleks DPR di Meruya Selatan tidak memiliki sense of belonging (rasa memiliki) atas tanah mereka.
Baca SelengkapnyaRatusan Massa FBR Penuhi Pengadilan
11 Juni 2007
Sekitar 200-an massa Forum Betawi Rempug (FBR) memenuhi gedung dan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (11/6). Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada warga Meruya yang tengah mengikuti persidangan kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPortanigra Nilai Gugatan Warga Meruya Kabur
4 Juni 2007
Tim kuasa hukum PT Portanigra menganggap gugatan perlawanan warga kabur dan cacat hukum. Sebab sejumlah 277 dari 685 warga yang mengajukan gugatan tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik.
Baca Selengkapnya150 Warga Meruya Datangi Pengadilan
4 Juni 2007
Sedikitnya 150 warga Meruya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (4/6), untuk menghadiri sidang lanjutan gugatan warga terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Portanigra dalam kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaKasus Meruya Berlanjut Ke Mediasi
28 Mei 2007
Sidang perdana gugatan warga Meruya Selatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas putusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT Portanigra dalam kasus sengketa tanah di Meruya Selatan, Jakarta Barat, berlanjut ke jalur Mediasi.
Baca SelengkapnyaRatusan Warga Meruya Datangi Pengadilan
28 Mei 2007
Sekitar 200 warga Meruya Selatan menghadiri sidang perdana gugatan warga terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Portanigra dalam kasus sengketa tanah, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (28/5).
Baca SelengkapnyaWarga Meruya Batal Tutup Akses Jalan
21 Mei 2007
Sekretaris Forum Masyarakat Meruya Selatan Johanes Sandjaya mengemukakan rencana penutupan akses jalan menuju Kelurahan Meruya batal dilakukan. Sebab eksekusi lahan di wilayah itu urung dilakukan.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Minta Salinan Putusan Kasus Meruya
14 Mei 2007
Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, dirinya telah mengirim surat ke Kepala Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung agar Komisi Yudisial bisa mendapat salinan putusan tentang kasus Meruya Selatan.
Baca Selengkapnya
