TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, saat ini belum bisa membocorkan nama-nama anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sandi pun punya alasan untuk itu.

"Saya enggak bisa kasih bocoran karena saya sendiri belum tahu," katanya di Balai Kota DKI, Senin, 4 Desember 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mempertahankan anggaran dan jumlah anggota TGUPP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018. Alokasi dana untuk tim gubernur yang beranggotakan 73 orang itu mencapai Rp 28,5 miliar.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan sudah ada payung hukum yang melindungi jumlah anggota TGUPP. "Untuk TGUPP, pergubnya (peraturan gubernur) hari ini sudah dibuat Pak Gubernur," ujarnya pada 28 November 2017.

Dalam peraturan gubernur tersebut, kata Saefullah, Anies berpesan 73 anggota TGUPP yang berada di tingkat kota atau Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) ditarik ke tingkat provinsi lantaran sifatnya sudah otonomi. Dengan begitu, kata Saefullah, sudah tidak ada lagi tim gubernur yang tersebar di enam wilayah Ibu Kota.

"Di tingkat kota, tidak ada lagi tim percepatan pembangunan untuk para wali kota. Jadi semua ditarik ke provinsi personelnya. Ini sedang digodok, mudah-mudahan datang dari kalangan profesional," ucapnya.

Tim tersebut akan dibagi dalam lima bidang, yaitu pengelolaan pesisir Jakarta, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, pencegahan korupsi, serta percepatan pembangunan. Saefullah menuturkan tim tersebut sengaja menggunakan APBD DKI Jakarta 2018 supaya dapat dipertanggungjawabkan.

Tim gubernur tersebut semula berisi 15 orang, sedangkan anggota TGUPP di lima pemerintah kota berjumlah 30 orang. Dari jumlah itu, Anies menambahkan 28 anggota TGUPP baru sehingga totalnya menjadi 73 orang.