TEMPO.CO, Jakarta - Tuduhan bahwa konser musik digital Djakarta Warehouse Project atau DWP 2017 menjadi sarang tindakan maksiat dan merusak moral bangsa menggelitik Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati.

"Banyak warga yang mengirim pesan ke ponsel saya bahwa DWP bukan budaya Indonesia," kata Tinia kepada Tempo yang menghubunginya pada Selasa, 5 Desember 2017.

Sebelumnya, DWP 2017 disorot tajam oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Banga. Mereka berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 29 November 2017. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan acara DWP 2017 di Kemayoran pada 15-16 Desember 2017.

Mereka menganggap acara musik digital tersebut merusak moral bangsa dan jauh dari budaya Indonesia. Namun, Wakil Gubernur Sandiaga Uno malah menyatakan, anaknya langganan nonton DWP. Sedangkan Ismaya Live, perusahaan penyelenggara DWP 2017, mengatakan pentas budaya Indonesia sudah biasa muncul di acara DWP.

Tinia menuturkan, masukan dari masyarakat tentu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Tapi, masukan itu juga mesti dipilih. Tinia mencontohkan, ada sejumlah pengirim pesan via telepon seluler yang menuduh bahwa banyak terjadi tindakan maksiat selama DWP berlangsung.

Mengenai tuduhan ada maksiat di acara DWP, Tinia menyatakan dirinya bingung dengan tuduhan semacam itu. Tinia mempunyai alasan mengapa dia tak setuju dengan tuduhan bahwa ada maksiat di sana.

"Karena setahu saya, (DWP) itu di tempat terbuka. Jadi enggak mungkin ada (tindakan maksiat) begituan," ujarnya.

Yang pasti, Dinas Pariwisata akan melarang minuman keras dan penjualan narkoba dalam acara DWP 2017. "Izin diperketat dengan tidak ada penyimpangan, misal transaksi narkoba, minuman keras dan lain-lain," katanya. "Kami akan kontrol banget."

Tinia tak menerangkan apakah ditemukan minuman keras dan narkoba dalam acara DWP tahun-tahun sebelumnya. Tinia menuturkan, untuk memastikan tidak ada penyimpangan pada acara DWP 2017, Dinas Pariwisata membentuk tim untuk memantau DWP 2017 secara diam-diam. "Izinnya (DWP 2017)sendiri masih diproses," tuturnya.