Pekerja mengangkut pipa di up track tunnel Mass Rapid Transportation (MRT), Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 23 Maret 2017. Pembangunan MRTtelah mencapai 66,92 persen untuk konstruksi bangunan sipil, pada akhir Februari 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap lokakarya dengan tema “Pemerintahan Bawah Tanah Studi Kasus MRT Jakarta” dapat menghasilkan sejumlah pemikiran terkait dengan kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya fungsi ekonominya yang bisa kita dapatkan, MRT ini bisa juga menjadi fungsi sosial dan bisa memanfaatkan ruang bawah tanah, sehingga dapat tercipta lapangan kerjanya,” ujar Sandiaga saat memberi sambutan dalam lokakarya di Ruang Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.
Menurut Sandi, workshop ini juga dapat memunculkan solusi-solusi terhadap setiap kendala dalam proses pembangunan mass rapid transit (MRT) agar tidak merugikan masyarakat.
Dia mencontohkan aspek kesehatan di London. “Memperhatikan kenyamanan pada saat berada di bawah tanah dan oksigen khususnya," katanya.
Pada lokakarya yang diadakan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta ini, ikut berbicara Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.
Sumarsono mengapresiasi lokakarya ini karena kebutuhan terhadap pengelolaan ruang bawah tanah, bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di daerah lain di Indonesia.
“Artinya, DKI yang memulai dan akan menjadi investasi besar serta akan mengembangkan ekonomi,” tuturnya.
Menurut Sumarsono, pembangunan MRT menjadi momentum yang sangat bagus karena Jakarta akan menjadi percontohan bagi daerah lain yang akan membangun jaringan kereta cepat bawah tanah.
