Presiden Joko Widodo,didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menpora Imam Nahrawi, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Pelaksana INASGOC Erick Thohir, meresmikan empat venue Asian Games di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan besaran biaya dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 1,5 juta per orang yang dikritik Menteri Keuangan Sri Mulyani ditetapkan pemerintahan gubernur sebelumnya, tepatnya pada 2016.
"Karena kami bagian dari pemerintah sebelumnya jadi pemerintahan sebelumnya yang memutuskan dan kami yang meneruskan," kata dia di Thamrin City Mall, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.
Sandiaga Uno mengatakan pemerintah sebelumnya pasti punya alasan menetapkan besaran biaya perjalanan tersebut. Namun, Sandi tidak menjelaskan saat pemerintahan siapa kebijakan tersebut ditetapkan. "Kami akan melakukan diskusi internal dulu. Kami tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang memecah belah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah DKI Jakarta. Ia menilai angka yang dimasukkan ke mata anggaran itu terlalu gemuk. Bahkan nilainya tiga kali lipat lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat.
"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Dia menyebutkan, biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Jakarta Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. “Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," ujarnya.
Menanggapi kritik itu, Sandiaga mengatakan akan memastikan biaya perjalanan punya dampak maksimal pada kinerja pemerintahnya. "Kami berterima kasih kepada Bu Sri. Kami pastikan anggaran di 2018 ini mampu menghasilkan kinerja yang optimal," kata dia.
Meski begitu, Sandiaga Uno akan mengevaluasi besaran biaya perjalanan yang telah ditetapkan. Dia akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan itu. "Kami akan turunkan tim khusus untuk evaluasi itu. Nanti saya berkoordinasi dengan Gubernur (Anies Baswedan)," katanya tentang kritik dari Menkeu Sri Mulyani tersebut.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
17 jam lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
