TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan sistem pencegahan korupsi di Indonesia, belum mengaitkan masalah tersebut dengan isu hak asasi manusia (HAM). Padahal antara HAM dan korupsi erat kaitannya satu sama lain.

"Selama ini bicara korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM. Ini saatnya pemda bicara tentang HAM diintegrasikan dengan pencegahan korupsi," kata Bambang seusai pelantikan ketua dan anggota KPK Jakarta di Balaikota Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Baca juga: Bambang Widjojanto: Hukum Kacau Saat Kebohongan Publik Jadi Dasar

Menurut Bambang, antara isu korupsi dan HAM saat ini masih dibicarakan terpisah. Padahal, dampak korupsi saat ini juga banyak menyebabkan permasalahan HAM. Untuk itu, harus mulai dibangun perspektif yang mengintegrasikan isu antikorupsi dan HAM.

Bambang mencontohkan, permasalahan korupsi yang berdampak pada pelanggaran HAM adalah terkait pajak air di Jakarta. Meski Gubernur DKI Jakarta menyatakan pemasukan daerah naik berkali-kali lipat dari sektor tersebut, tapi diduga ada pelanggaran HAM di sana.

"Kita punya ribuan gedung tinggi di Jakarta, tapi kalau di cek apakah mereka sudah membayar pajak berkaitan dengan air yang diambil dari tanah, itu ternyata cukup banyak masalah," tuturnya.

Simak juga: Ada Nursyahbani, Oegroseno, Selain Bambang Widjojanto di KPK DKI

Menurut Bambang, imbas dari proses yang tidak sepenuhnya benar dalam pembayaran dan penggunaan air tanah tersebut, ada masyarakat yang bisa dirugikan. Sehingga, permasalahan lain yang menyangkut HAM, ada di sana. "Itu salah satu perspektif."

Selain itu, jika pemerintah konsentrasi dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan publik, itu nanti berdampaknya juga bagi kepentingan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM, selain potensi yang berkaitan dengan korupsi.

"Jadi kita mencoba perspektif baru," ujar Bambang Widjojanto.